Kenaikan Upah Bukan Satu-satunya Solusi Hadapi Tekanan Biaya Hidup Pekerja

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -Ddi tengah tekanan biaya hidup yang terus meningkat, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, Frans Kongi menilai, solusi tidak hanya bertumpu pada kenaikan upah. 

Menurut dia, kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan laju inflasi juga menjadi faktor penting dalam upaya menekan biaya hidup yang terus meningkat. 

Ia berujar, penentuan upah di perusahaan mengikuti kompetensi dan nilai pekerjaan. Semakin tinggi kemampuan seorang pekerja, semakin besar pula peluang upah lebih tinggi.

"Upah itu di dalam perusahaan sebenarnya sangat ditentukan oleh kompetensi. Kemampuan dia bekerja. Makin tinggi kemampuan dia, otomatis upahnya makin tinggi," katanya, Senin (24/11).

Frans menyebut, upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan pengalaman kerja nol tahun dan kompetensi dasar. Sementara, tenaga kerja terampil atau lulusan dengan pendidikan lebih tinggi umumnya menerima upah di atas UMK sesuai pasar tenaga kerja.

Ia juga menyinggung pentingnya menjaga iklim investasi agar industri tetap kompetitif di pasar global. Kenaikan upah yang terlalu tinggi berpotensi menekan daya saing, terutama sektor padat karya seperti garmen, tekstil, dan alas kaki.

Frans menegaskan, dunia usaha menginginkan pekerja sejahtera. Namun, kenaikan upah tidak bisa menjadi satu-satunya solusi. Faktor lain seperti jaminan sosial, produktivitas, dan stabilitas harga juga memegang peran penting.

"Pemerintah punya kewajiban menjaga supaya upah itu jangan terlalu rendah. Tapi, kesejahteraan buruh itu bukan hanya upah. Ada jaminan sosial dan macam-macam. Itu juga tanggung jawab pemerintah," tuturnya.

Senada, Ketua Apindo Kota Semarang, Dedy Mulyadi menyatakan, pentingnya pengendalian harga untuk menjaga daya beli. Menurutnya, beban inflasi tidak bisa hanya dialihkan kepada dunia usaha. 

"Pemerintah juga berusaha menjaga inflasi jangan sampai terlalu tinggi. Karena kalau barang naik-naik terus, bahan baku juga naik," tandasnya. 

Ia menyebut, menekan biaya hidup masyarakat harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan. Tidak hanya kenaikan upah, pemerintah memiliki sejumlah program penunjang, seperti subsidi transportasi, sekolah, dan perbaikan infrastruktur yang dapat membantu meringankan biaya hidup masyarakat.

"Jangan hanya kenaikan gaji. Kalau perusahaan sudah maju enggak mungkin melupakan karyawannya, pasti ada insentif-insentif lain," ujarnya.

Dalam praktiknya, Dedy mengungkapkan, banyak perusahaan di Semarang memberikan penghasilan lebih dari UMK karena adanya komponen tambahan seperti lembur, tunjangan, dan struktur skala upah.

"UMK Semarang kan sekitar Rp 3,45 juta. Tapi, masing-masing perusahaan punya kebijakan masing-masing, kan ada upah struktural,” bebernya. (Eka Yulianti Fajlin)