Purbaya: Kenaikan Harga BBM Subsidi Bergantung Pimpinan

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketahanan APBN dalam menyubsisi harga bahan bakar minyak (BBM) hingga akhir 2026, di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Diketahui, harga minyak dunia beberapa waktu lalu mengalami lonjakan seiring dengan ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Namun, saat ini harga minyak mentah Brent turun 6,21 dolar AS atau 5,9 persen menjadi 98,28 dollar AS per barel.

Sementara, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 4,67 dolar AS atau 5,1 persen ke posisi 87,68 dollar AS per barel.

“APBN kita masih tahan. Saya tidak akan ubah APBN atau subsidi BBM sampai titik harga minyak benar-benar sangat tinggi,” kata Purbaya, di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, dikutip dari Kontan, Rabu (25/3).

Menurutnya, dengan asumsi harga minyak saat ini, ketahanan fiskal Indonesia diperkirakan masih terjaga hingga akhir tahun. 

“Dengan harga minyak sekarang, sampai akhir tahun APBN kita masih tahan. Tergantung keputusan pimpinan nantinya. Tapi saya tawarkan aman,” ucapnya.

Purbaya menjelaskan, pemerintah telah menghitung skenario rerata harga minyak hingga mencapai 97 dolar AS per barel sepanjang tahun, atau naik dari asumsi APBN sebesar 70 dolar AS per barel. 

Dalam kondisi tersebut, ia berujar, defisit APBN memang berpotensi melewati 3 persen jika tidak ada intervensi kebijakan.

Tetapi, Purbaya menekankan, pemerintah memiliki banyak instrumen untuk menjaga defisit tetap terkendali di bawah 3 persen, mulai dari optimalisasi penerimaan negara hingga efisiensi belanja.

“Kalau tidak melakukan apa-apa memang bisa lewat 3 persen. Tapi kalau kita ambil langkah, hasilnya bisa berbeda,” ujarnya.

Beberapa opsi yang disiapkan antara lain peningkatan penerimaan dari sektor komoditas seperti batu bara, penyesuaian kebijakan pungutan bea ekspor, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi agar penerimaan pajak meningkat.

Selain itu, pemerintah juga masih memiliki ruang efisiensi belanja, termasuk penyisiran anggaran kementerian dan lembaga (K/L), tak terkecuali efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Purbaya pun menepis kekhawatiran Indonesia akan mengalami kondisi darurat energi seperti yang terjadi di sejumlah negara lain. 

Menurutnya, krisis energi lebih berkaitan dengan gangguan pasokan, bukan sekadar kenaikan harga.

“Darurat energi itu kalau suplai berhenti. Kalau sekarang suplai masih ada, jadi belum masuk kondisi darurat,” tukasnya.