Prabowo Pacu Transformasi Ekonomi Nasional

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendorong transformasi ekonomi nasional, menyusul pertumbuhannya yang belum dirasakan seluruh lapisan masyarakat secara merata. 

Hal itu diungkapkan dalam sambutannya saat memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6).  

Kepala Negara menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi domestik selama beberapa dekade terakhir. Kendati terus mendaki, jalannya roda pertumbuhan itu dinilai belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Ia mengajak seluruh jajaran pemerintahan dan pelaku usaha untuk berani jujur melihat realitas di lapangan.

Menurutnya, ketimpangan serta kebocoran kekayaan negara menjadi catatan kritis yang harus segera dibenahi.  

"Selama beberapa dasawarsa terakhir Indonesia ekonominya memang tumbuh, tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata? Sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang," katanya.  

Guna mengatasi persoalan ini, Prabowo mengatakan, pemerintah akan terus mengulirkan sejumlah strategi transformasi yang berani.

Haluan baru itu menitikberatkan pada penguatan fondasi domestik ketimbang bergantung pada pihak asing.  

Satu pilar utama dari transformasi ekonomi ini adalah percepatan program hilirisasi sumber daya alam (SDA).

Langkah itu diikuti dengan pengetatan pengelolaan devisa hasil ekspor demi memastikan manfaat investasi tinggal di dalam negeri.  

Selain sektor industri, pemerintah juga memprioritaskan ketahanan pangan nasional melalui kepastian distribusi input produksi.  

Menurutnya, kesejahteraan kelompok produsen pangan dasar, seperti petani dan nelayan, menjadi target utama penguatan.  

"Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang bener. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diperdayakan," tegas mantan Menteri Pertahanan itu.  

Selain itu, Prabowo menuturkan, penguatan ekonomi berbasis kerakyatan kembali digelorakan. Pemerintah berencana merevitalisasi peran koperasi dan menggenjot pembangunan desa sebagai generator atau pusat pertumbuhan ekonomi yang baru.  

Ia pun menyadari upaya mengubah arah kebijakan ekonomi ini tidak akan berjalan mulus. Ada potensi benturan kepentingan dengan kelompok-kelompok yang selama ini memetik keuntungan dari praktik ilegal.