Bupati Brebes Paramitha Murka 3.000 ASN Curang Absensi Pakai Aplikasi Ilegal

Setelah itu, mereka hanya perlu mengirimkan data seperti NIP, kecamatan, dan instansi.

Sistem ilegal tersebut kemudian mengaktifkan identitas pegawai ke dalam jaringan tiruan yang terhubung dengan server presensi resmi, sehingga absensi tetap tercatat meski tidak hadir secara fisik.

Berpotensi Masuk Kategori Korupsi

Paramitha menegaskan bahwa praktik ini berkaitan langsung dengan tunjangan penghasilan pegawai (TPP), sehingga berpotensi merugikan negara.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kapolres Brebes untuk menindaklanjuti karena ini berpotensi masuk kategori korupsi,” tegasnya.

"Karena ini juga bagian dari korupsi. Karena mereka tidak berangkat, atau mungkin jam kerjanya seenaknya mereka hadir begitu, tetapi dihitung dengan penuh. Ini adalah bentuk korupsi juga,” kata Paramitha.

Saat ini, pemerintah daerah bersama aparat kepolisian tengah menelusuri pihak pengelola aplikasi ilegal, termasuk aliran dana dan pihak yang terlibat.

Pemkab Brebes mengakui adanya celah dalam sistem keamanan siber yang dimanfaatkan pelaku.

Untuk mencegah kejadian serupa, pemerintah berencana melakukan pembaruan menyeluruh, termasuk penerapan teknologi presensi berbasis pengenalan wajah (face recognition).

“Kami akan meningkatkan sistem keamanan siber agar kejadian serupa tidak terulang. Bisa jadi modus seperti ini juga terjadi di daerah lain,” kata Paramitha.

Sebelumnya, celah manipulasi absensi juga sempat terjadi pada periode 2022–2023 melalui rekayasa GPS.

Namun metode tersebut telah ditutup sebelum munculnya modus baru berbasis aplikasi berbayar ini.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com