Mengadu ke Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal, Guru PPPK Minta Dikawal Pengajuan Relokasi Jarak Dinas

Sehingga Takhuri pukul 05.00 WIB harus sudah berangkat dari rumahnya menuju sekolah tempat mengajar di SMPN 1 Suradadi. 

Takhuri belum lama mengajar di SMPN 1 Suradadi baru sekitar 2,5 tahun. 

Bahkan menurut Takhuri ada beberapa guru yang sampai mengalami keguguran karena perjalanan terlalu jauh, dan ada juga satu guru meninggal dunia karena sakit jantung imbas kelelahan. 

"Saya memiliki teman guru yang ingin bertukar lokasi mengajar dengan saya.

Hal itu karena yang bersangkutan sakit kanker bahkan untuk buang air besar saja menggunakan alat bantu.

Setiap harinya harus menempuh jarak jauh untuk mengajar di SMPN 2 Jatinegara padahal yang bersangkutan domisili Desa Gembongdadi, Kecamatan Suradadi.

Sangat kasihan sehingga harapannya bisa bertukar dengan rekan guru tersebut. Sebetulnya tidak ada yang dirugikan karena mata pelajaran dan instansinya juga sama," ungkap Takhuri. 

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal Bagus Sakti Maulana menyampaikan, pihaknya berkomitmen akan mendorong Pemkab Tegal untuk berupaya melakukan komunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) supaya memastikan baiknya seperti apa. 

Mengingat sesuai aspirasi yang disampaikan bapak ibu guru sebetulnya ada peluang tapi bergantung pemetaan yang ada di Pemkab Tegal. 

"Kami mungkin juga akan berkomunikasi dengan KemenPAN-RB. Tadi bapak ibu guru juga menyampaikan sudah bertemu dengan Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman dan memberikan sinyal akan mengupayakan pengajuan relokasi jarak dinas," terang Bagus. 

Sesuai informasi yang disampaikan, sambung Bagus, ada sekitar 147 guru yang mengajukan relokasi jarak dinas. 

Dari jumlah tersebut yang sudah lolos sebanyak 36 guru SMP dan 11 guru SD sehingga total 47 guru. 

Masih ada 100 guru yang belum lolos dan masih berjuang supaya pengajuan relokasi jarak dinas bisa segera terealisasi. 

"Kalau memang memungkinkan dan dari pemerintah daerah belum bisa menyelesaikan, maka kami Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal akan melakukan konsultasi ke KemenPAN-RB. Intinya akan kami kawal terus," kata Bagus. (dta)