Makin Rumit, Pansus Hak Angket DPRD Pati Sebut Ada yang Ditutup-tutupi BKN dan Kemendagri

TRIBUNJATENG.COM, PATI – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati, Joni Kurnianto, menyampaikan kekecewaannya terhadap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ia menilai jawaban kedua lembaga tersebut tidak memberikan kejelasan terkait sejumlah temuan yang dibawa Pansus.

Sebagaimana diketahui, pekan lalu tepatnya Senin–Rabu (8–10/9/2025), rombongan Pansus berkunjung ke Jakarta untuk melakukan konsultasi.

Mereka membawa sejumlah persoalan terkait kebijakan Bupati Pati Sudewo, khususnya yang menyangkut tata kelola pemerintahan daerah dan kepegawaian.

Beberapa isu yang dikonsultasikan antara lain mutasi serta promosi jabatan, pengangkatan Direktur RSUD RAA Soewondo Pati, hingga kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 yang dinilai tidak melibatkan DPRD maupun masyarakat, serta tanpa kajian dampak sosial dan ekonomi.

Namun, Joni menilai jawaban yang diterima dari Kemendagri maupun BKN jauh dari memuaskan.

Bahkan, ia menduga ada informasi yang tidak sepenuhnya dibuka kepada Pansus.

“Teman-teman Pansus sudah datang ke Jakarta, ke BKN dan Kemendagri, tapi jawabannya tidak memuaskan, padahal kami sudah bersurat dari jauh hari.

Contohnya di BKN, kelihatannya tidak sepenuhnya dijawab dengan baik dan benar, ada hal yang ditutup-tutupi,” ucap Joni di Gedung DPRD Pati, Senin (15/9/2025).

Joni mencontohkan ketika pihaknya menanyakan surat teguran BKN kepada Pemkab Pati soal pengangkatan Direktur RSUD Soewondo.

Menurut Joni, dalam surat permintaan klarifikasi yang ketiga, karena tak kunjung mendapat jawaban dari Pemkab Pati, BKN memblokir layanan kepegawaian.

“Beberapa hari kemudian blokirnya dicabut.

Kami tanyakan kenapa dicabut, alasannya ada surat dari Kemenkes yang masuk ke Pati dan Pati menyurati ke BKN. 

Kami mau lihat surat Kemenkes seperti apa, itu nggak dikasih.

Ini kok sampai begini,” ungkap Joni.