Sertifikat BST - Perlindungan Pekerja Jadi Sorotan Diskusi Tripartit Keagenan Awak Kapal di Tegal

TRIBUNJATENG.COM,TEGAL- Perizinan hingga kesejahteraan awak kapal saat ini masih menjadi isu utama dalam dunia pelayaran di Indonesia. 

Ada tiga isu yang menjadi sorotan, yaitu Sertifikat Basic Safety Training (BST), perizinan Surat Izin Usaha Keagenan Kapal (SIUKAK), dan implementasi Collective Bargaining Agreement (CBA).

Isu-isu dibahas dalam Diskusi Tripartit Usaha Keagenan Awak Kapal di Hotel Premebiz Tegal, pada Selasa (16/9/2025) lalu.

Acara tersebut digelar oleh DPP Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I) dengan mengundang narasumber dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) bersama KSOP Tegal, Asosiasi Pengusaha Awak Kapal Indonesia (Apakindo).

Kemudian diikuti oleh sebanyak 39 perusahaan keagenan awak kapal.

Ketua panitia, Nur Rohman mengatakan, forum ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga ruang untuk memperkuat komunikasi. 

“Acara seperti ini harus terus berjalan agar koordinasi di sektor keagenan awak kapal semakin solid," katanya kepada tribunjateng.com, Kamis (18/9/2025).

Ketua Apakindo, Riza Ghiyats Fakhri mengungkapkan, Apakindo sebagai wadah pengusaha awak kapal indonesia juga berkomitmen untuk mematuhi peraturan yang diterbitkan oleh Kemenhub.

"Apakindo juga mendorong Kemenhub melalui DJPL dan KSOP melakukan penegakan hukum sesuai dengan UU Pelayaran," ujarnya. 

Narasumber Kasbudit Kepelautan DJPL, Hasan Sadili dalam diskusi, menyoroti pentingnya sertifikat BST sebagai standar keselamatan global. 

Sertifikat tersebut disebut sebagai jawaban atas kebutuhan perlindungan awak kapal dari kekerasan, pelecehan seksual, hingga perundungan di lingkungan kerja.

Diskusi menyoroti detail teknis pelaksanaan BST, mulai dari penetapan tarif diklat, kualifikasi pengajar, keseragaman modul, hingga jadwal terkoordinasi antar lembaga. 

“BST bukan sekadar formalitas, tetapi fondasi agar pelaut Indonesia diakui kompetensinya secara internasional,” ungkapnya. 

Sementara, Subkoordinator Pengawakan Kapal Kemenhub  menyampaikan, masih ada 142 perusahaan yang belum beralih dari SIUPPAK ke SIUKAK.

Surat resmi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga sudah disampaikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk segera melakukan proses penyesuaian.

“Jika sampai 30 September 2025 tidak menyesuaikan, perusahaan akan dihapus dari situs DJPL dan perizinannya dicabut,” tegasnya.

Forum tripartit tersebut, juga menyinggung CBA yang menjadi dasar hubungan kerja antara agen di Indonesia dan pemilik kapal luar negeri. 

Kenaikan gaji, asuransi kematian, hingga hak-hak perlindungan lain masuk dalam evaluasi.

Syarat utama CBA seperti Manning Agreement, letter of appointment, hingga ship registry ditegaskan harus dipenuhi agar kerja sama berjalan legal dan transparan.

“CBA harus terus diperbarui agar mengikuti regulasi global dan menjamin perlindungan awak kapal,” kata Ketua Umum AP2I, Imam Syafi’i. 

KBPP KSOP Tegal, Dwi Yudha Maolana memberikan sikap tegas, perusahaan yang membandel tidak akan dilayani untuk permohonan penyijilan pada buku pelaut maupun pengesahan perjanjian kerja laut.

Terbitnya Surat Menteri Perhubungan Nomor HK.701/I/I/PHB/2025 pada 10 September 2025 membawa angin segar bagi pengusaha. 

"Surat itu menegaskan SIUKAK adalah satu-satunya legalitas bagi perusahaan keagenan awak kapal di bawah Kemenhub," katanya.

Pada diskusi tersebut kesepakatan tripartit yang terbangun ada penegakan aturan dan perlindungan pelaku usaha keagenan awak kapal. (fba)