Gerindra Tak Bisa Pecat Bupati Pati Sudewo dari Partai: Kami Tidak Bisa Ditekan

TRIBUNJATENG.COM, PATI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Pati memastikan tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian Bupati Pati, Sudewo, dari keanggotaan maupun struktur kepengurusan partai.

Keputusan tersebut diambil setelah jajaran pengurus DPC menggelar rapat internal dan menelaah ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra.

Sebelumnya, massa yang menamakan diri Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Pati pada Jumat (19/9/2025).

Salah satu tuntutan mereka ditujukan kepada Gerindra Pati agar segera mengajukan pemecatan Sudewo ke DPD maupun DPP partai.

Ketua DPC Gerindra Pati sekaligus Wakil Ketua I DPRD Pati, Hardi, sempat menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti aspirasi warga dengan mengirimkan surat ke pengurus tingkat provinsi dan pusat.

Namun, hasil rapat internal partai memutuskan hal berbeda.

Menurut aturan organisasi, DPC tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengusulkan pemecatan kader sekaligus kepala daerah.

“Kemarin kami sudah rapat di DPD, dan tadi di DPC.

Intinya, tuntutan untuk mengusulkan atau merekomendasikan pemecatan Pak Sudewo tidak bisa kami penuhi,” jelas juru bicara DPC Partai Gerindra Pati, Muhammad Ali Gufroni, ketika dihubungi TribunJateng.com, Selasa (23/9/2025).

Dia menjelaskan, dalam AD/ART Gerindra, seorang kader hanya bisa diberhentikan dengan tiga alasan, yakni mengundurkan diri, meninggal dunia, dan terjerat kasus hukum dengan status tersangka.

Ali menegaskan, terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Sudewo, proses hukumnya masih berjalan dan Sudewo belum ditetapkan sebagai tersangka. 

Pihak partai pun tidak bisa melakukan intervensi terhadap proses hukum yang berlangsung.

Karena itu pihaknya mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

“Pak Sudewo harus kita hargai bersama, lah.

Pak Sudewo juga punya hak hukum sendiri. 

Ini, kan, proses hukum (yang melibatkan Sudewo) masih berjalan.

Jadi kami tidak punya kewenangan untuk mengusulkan atau merekomendasikan pemecatan,” ungkap dia.

Dia menegaskan, keputusan ini harus pihaknya ambil agar tidak melanggar AD/ART Gerindra.

Selain itu, Indonesia adalah negara hukum.

Tidak sepatutnya peraturan dilanggar hanya karena ada tekanan dari pihak tertentu.

“Indonesia negara hukum, bukan negara tekanan politik.

Kami mengedepankan praduga tidak bersalah terhadap Pak Sudewo,” ucap dia.

Namun demikian, Ali menambahkan, pihaknya membuka ruang dialog bagi pihak-pihak yang tidak puas terhadap keputusan ini.

“Keputusan kami ini sudah lewat kajian dan rapat, AD/ART kami bedah bersama.

Tapi kami siap diundang untuk klarifikasi atau dialog terkait ketidakpuasan atas keputusan kami.

Asal bukan demo anarkis.

Kami tidak perlu klarifikasi karena kami tidak bisa ditekan-tekan. 

Namun kalau diminta berdialog, kami siap,” tegas dia. 

Terkait pernyataan Hardi usai beraudiensi dengan perwakilan demonstran pada Jumat lalu, Ali menyebut bahwa perkataan Hardi tersebut diucapkan dalam kapasitas dan tupoksinya sebagai Wakil Ketua I DPRD Pati.

“Adapun kalau keputusan partai, harus berdasarkan rapat, bukan keputusan pribadi,” tandas dia. (mzk)