Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah Tembus 1.000 Orang 

TRIBUNJATENG.COM, PURWOREJO – Jumlah siswa yang diduga menjadi korban keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jawa Tengah tembus 1.000 orang.

Angka tersebut tersebar di beberapa daerah seperti Kabupaten Semarang, Sragen, Sukoharjo, Kebumen, Jepara, Purworejo, Cilacap, dan beberapa daerah lainnya.

Yang terbaru, jumlah korban dugaan keracunan makanan dari program MBG di Kabupaten Purworejo, terus meningkat.

Baca juga: 2 SPPG Penyedia MBG di Pati Utara Diresmikan

Hingga Sabtu (4/10/2025), total korban yang dirawat di berbagai fasilitas kesehatan mencapai 134 orang. 

Data dari Satgas MBG menunjukkan bahwa puskesmas yang menangani korban terbanyak adalah Puskesmas Bubutan dengan 102 orang.

Diikuti oleh Puskesmas Bragolan dengan 14 orang, RS Tjokronegoro 10 orang, RS Tjitrowardojo 5 orang, Puskesmas Ngombol 1 orang, RS Panti Waluyo 1 orang, dan RS Amanah Umah 1 orang. 

“Total ada 134 warga yang terdampak dugaan keracunan MBG."

"Sebagian besar sudah ditangani dengan rawat jalan, hanya beberapa yang harus menjalani rawat inap,” kata Ketua Satgas MBG Purworejo, Tolkha.

Menurut Tolkha, Pemkab Purworejo bersama Dinas Kesehatan masih terus melakukan pemantauan dan pengawasan.

Penyelidikan lebih lanjut juga dilakukan dengan mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium.

“Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang."

"Ini musibah yang tentu tidak kita harapkan,” kata Tolkha. 

“Pemerintah daerah berkomitmen penuh menangani kasus ini, termasuk memastikan biaya pengobatan korban ditanggung,” tandasnya. 

Hingga saat ini, sebagian besar pasien telah kembali ke rumah masing-masing setelah mendapatkan perawatan.

Namun, Satgas MBG tetap meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam mengonsumsi makanan.

Sebelumnya, para siswa dan dewan guru di SMP Negeri 8 Purworejo serta SMA Negeri 3 Purworejo mengalami keracunan massal yang diduga disebabkan oleh menu makanan pada program MBG yang basi.

Baca juga: MBG di Solo Ayam Diganti Keripik Tempe, Yayasan Ziyadatul Iman At Tamamiyah Salahkan Pasokan Telat

Bisa ditangani

Sementara itu, Kepala Biro Infrastruktur dan SDA Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Eni Lestari menyampaikan, ada seribuan pelajar di Jawa Tengah yang terdampak kejadian luar biasa (KLB) atau keracunan MBG.

Eni memastikan, semua yang terdampak sudah ditangani langsung oleh tenaga kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit. 

Selain itu, Eni memastikan, KLB di Jawa Tengah tidak menimbulkan kondisi yang buruk dan tidak menyebabkan kematian.

Kebanyakan gejala yang dialami mual-mual lantaran mengalami gangguan di saluran pencernaan.

"Kebanyakan yang diserang saluran pencernaan seperti mual-mual dan langsung ditangani puskesmas."

"Kalau tidak bisa, langsung dirujuk ke rumah sakit,” kata Eni seusai mengikuti peresmian SPPG ke-19 di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Sabtu (4/10/2025).

“Sejauh ini kondisi sudah terkendali dan kondisinya sudah membaik," kata 

Eni menegaskan, terhadap kejadian MBG di berbagai daerah, diharapkan menjadi pembelajaran bersama dan disikapi secara bijak secara bersama-sama.

Mengingat program MBG ini merupakan kebijakan baru oleh Presiden Prabowo Subianto yang baru diterapkan tahun ini, sehingga memerlukan evaluasi atas pelaksanaan yang telah berjalan.

Dia menyebut, Kabupaten Kudus sejauh ini terhindar dari ancaman KLB program MBG.

Namun, SPPG yang sudah beroperasi atau dalam tahap persiapan harus melakukan upaya antisipasi supaya kejadian serupa tidak terulang kembali.

Seruan ini juga berlaku bagi SPPG-SPPG di daerah lain di Jawa Tengah khususnya, dalam rangka menyikapi dan mengevaluasi atas persoalan yang terjadi.

"Senin (29/9/2025) lalu, sudah dilakukan rakornas dipimpin Mendagri dan Menteri Kesehatan, melibatkan semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia."

"Hasilnya, dapur SPPG harus memenuhi standar laik higiene sanitasi dalam bentuk SLHS," ujarnya.

Baca juga: Ribuan Pelajar di Jateng Keracunan MBG, Pemprov Ungkap Kondisi Mereka

Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan setiap SPPG.

Termasuk adanya assesment penilaian terhadap kondisi dapur, baik penilaian terkait kondisi lingkungannya, personelnya, termasuk cara memasak yang dilakukan oleh petugas.

Arahan tersebut mempertegas seruan kepada SPPG agar meningkatkan kebersihan dan higienitas makanan yang disajikan sebagai menu MBG.

Arahan itu sekaligus memastikan bagaimana proses menyiapkan bahan baku, memasak, mengemas, dan distribusi makanan sampai pada penerima manfaat MBG, berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

"Di Jateng proses SLHS sudah mulai jalan melalui Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten/kota."

"Insya Allah kami harapkan kasus-kasus yang ada bisa diminimalisasi," tegasnya.

Diketahui bahwa saat ini sudah ada 19 SPPG yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kudus.

Sementara targetnya adalah 81 SPPG di Kudus beroperasi di 9 kecamatan yang ada hingga akhir 2025. 

Tanggapan Istana

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyatakan, kasus keracunan MBG hendaknya tidak membuat program tersebut dihentikan.

Menurut dia, kasus keracunan MBG semestinya direspons dengan mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan yang ada, bukan menyetop program MBG. 

"Jadi bukan programnya kemudian harus dihentikan."

"Kekurangan yang terjadi itu yang kita perbaiki," ujar Prasetyo di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025). 

Prasetyo beralasan, hampir semua dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak melaksanakan SOP sehingga terjadi banyak kasus keracunan MBG, baru-baru ini.

"Karena data juga mengatakan bahwa di tempat-tempat yang terjadi permasalahan, hampir semuanya karena tidak menjalankan prosedur seperti yang seharusnya," ujar dia. 

Baca juga: "Ayamnya Bau Besi" Tak Hanya Siswa, Guru di Purworejo Jateng Juga Keracunan MBG

Politikus Partai Gerindra ini pun menegaskan, Pemerintah akan berupaya untuk menutup celah-celah yang memungkinkan terjadinya keracunan MBG.

“Memang mungkin kami tidak tepat menggunakan istilah sempurna, tidak."

"Tetapi sebanyak mungkin apa yang menjadi celah untuk terjadinya hal yang tidak diinginkan itu sudah bisa diantisipasi."

"Sebagai bentuk dari evaluasi dan perbaikan ke depan," kata dia. 

Prasetyo menambahkan, peraturan presiden (perpres) yang mengatur pelaksanaan program MBG bakal rampung dalam sepekan ke depan.

Dia mengeklaim, adanya perpres tersebut akan memperbaiki kekurangan MBG.  

"Minggu ini harus selesai."

"Tapi kan begini, bukan karena perpres belum ada kemudian tidak jalan kan tidak."

"Jadi kan sudah kami sampaikan bahwa sebenarnya sekarang jalan."

"Nah perpres ini untuk menyempurnakan atau memperbaiki semaksimal mungkin pelaksanaan dari program Makan Bergizi Gratis," kata Prasetyo. 

Diketahui, hingga saat ini, 6.457 orang sudah terdampak keracunan menu program MBG.

Dari 6.457 korban keracunan MBG, paling banyak terjadi di Wilayah II atau Pulau Jawa, yakni sebanyak 4.147 orang.

BGN pun menyoroti banyaknya SPPG atau dapur dalam program MBG yang belum memiliki sanitasi air yang baik.

Mereka meyakini kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang berpotensi memicu kasus keracunan makanan di sejumlah daerah dalam dua bulan terakhir. (Saiful Ma'sum/Kompas.com)