Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Dorong Percepatan SLHS dan Minta Ada Posko Aduan MBG 24 Jam

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melakukan kunjungan lapangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jebres, Solo, Rabu (8/10/2025).

Kunjungan ini dalam rangka percepatan penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta penguatan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Luthfi menegaskan bahwa SLHS bukan sekadar formalitas, melainkan bukti bahwa dapur SPPG benar-benar memenuhi standar sanitasi dan kebersihan untuk mencegah kasus keracunan makanan. 

Ia mendorong agar seluruh SPPG di Jawa Tengah segera mengurus SLHS dan memastikan pengawasan lintas instansi berjalan efektif. 

“Sekarang sertifikasi tidak lagi hanya dari Kementerian Kesehatan.

Pemerintah kabupaten/kota, termasuk wali kota, bisa melakukan verifikasi dan inspeksi langsung. Hasilnya diuji di laboratorium agar kualitas pangan benar-benar terjamin,” tegasnya.

Menurutnya, mekanisme baru tersebut akan mempercepat penanganan kasus sekaligus memperkuat pencegahan dini terhadap potensi makanan berisiko di sekolah.

Setelah proses verifikasi, petugas lapangan juga akan mendapatkan pelatihan khusus pengolahan dan penyajian makanan yang higienis serta bergizi seimbang.

“Petugas SPPG akan dilatih cara menjamah makanan dengan benar dan memahami kandungan gizinya.

Dengan begitu, kita bisa memastikan anak-anak tidak lagi terpapar makanan berbahaya,” ujarnya.

Menurut data terkini, dari total 1.596 SPPG di Jawa Tengah, hanya 84 yang sudah mengantongi SLHS.

Gubernur Luthfi meminta agar Dinas Kesehatan dan dinas terkait di kabupaten/kota mempercepat verifikasi lapangan dan memastikan setiap dapur sudah sesuai standar sebelum beroperasi. 

“Angka yang masih jauh dari target total operasional yang layak,” ujarnya.

Ahmad Luthfi meminta pemerintah kabupaten/kota membuka posko aduan terkait MBG.

Posko itu bersiaga melayani warga selama 24 jam.

“Jadi posko ini digunakan muntuk pengaduan, melakukan pengecekan, dan tanggap kesegeraan apabila terjadi apa-apa.

Jadi posko ini sebagai media informasi berikut penetrasi quick response kecepatan apabila terjadi apa-apa,” kata Luthfi.

Dia menjelaskan posko program MBG menjadi tugas dinas kesehatan.

Pembuatan posko itu sudah mendapatkan izin dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

“Ini menjadi model untuk wilayah kami. Satu kali 24 jam Posko Dinas Kesehatan harus ada orangnya dan ini Wali Kota/ Bupati sudah rapat kemarin,” ungkapnya.

Sementara itu, Walikota Respati Ardi menyampaikan dukungannya penuh terhadap upaya ini.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Surakarta siap berkolaborasi dengan Pemprov dalam mempercepat verifikasi, pelatihan higienitas, serta pengawasan dapur SPPG. 

Respati juga mengusulkan agar orang tua siswa penerima manfaat MBG diizinkan meninjau langsung dapur-dapur SPPG, sebagai bagian dari transparansi dan pengawasan publik. 

Respati menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan acak ke dapur-dapur SPPG, serta telah membentuk Satgas SPPG untuk memastikan keamanan dan kualitas penyajian.

Ia menyebut bahwa pengawasan dan keterbukaan adalah kunci agar masyarakat merasa aman terhadap program MBG.

“Jika dapur SPPG ini kita awasi bersama dan saling bekerjasama, maka akan mencegah insiden yang tidak diinginkan,” tandasnya. (waw)