18 Pejabat Pemkab Semarang Berebut Posisi 4 Kepala Dinas

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Empat posisi jabatan kepala dinas di Lingkungan Pemkab Semarang saat ini masih kosong. 

Keempat kursi tersebut meliputi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.

Baca juga: UT Semarang Kukuhkan 850 Wisudawan dari 13 Kabupaten-Kota di Jawa Tengah

Untuk mengisi posisi itu, 18 pejabat Pemkab Semarang mengikuti penilaian kompetensi seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama) yang digelar di Polda Jateng Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (21/10/2025).

Seleksi tersebut merupakan hasil kerja sama Pemkab Semarang dan Biro Binkar SSDM Polri sebagai upaya mewujudkan proses rekrutmen pejabat yang transparan dan akuntabel.

Ketua Panitia Seleksi dari Pemkab Semarang, Rudibdo menjelaskan, pelibatan Polri dalam proses assessment menjadi langkah untuk menjamin objektivitas dan kualitas hasil seleksi.

“Kerja sama ini dimaksudkan agar seleksi berjalan profesional, transparan, dan benar-benar berbasis kompetensi,” kata Rudibdo.

Pj Sekda Kabupaten Semarang tersebut menambahkan, pejabat yang nantinya terpilih diharapkan memiliki kapabilitas tinggi, integritas, dan inovasi, serta mampu menghadapi tantangan pemerintahan dan pembangunan yang semakin dinamis.

“Kami mencari figur yang tidak hanya cakap secara teknis, tapi juga mampu menjadi pemimpin yang adaptif dan visioner,” tambah dia.

Baca juga: Baru 5 Dapur SPPG di Semarang Kantongi Sertifikat SLHS, Ternyata Ini Kendala Terbesarnya!

Sementara itu, Sekretaris Panitia Seleksi, Wenny Maya Kartika melaporkan, dari 27 pendaftar melalui aplikasi ASN Karier BKN, hanya 20 pejabat yang mengunggah berkas lengkap. 

Setelah dilakukan verifikasi, 18 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan dua peserta lainnya gagal.

Peserta yang lolos kemudian menjalani uji kompetensi di Assessment Centre Polri, mencakup penilaian manajerial dan sosial kultural. 

Penilaian terhadap kompetensi teknis dilakukan oleh akademisi dan pakar di bidang terkait.

Rinciannya enam peserta bersaing untuk posisi Kepala DP3AKB, enam untuk Staf Ahli Bupati, empat untuk Kepala DLH, dan empat lainnya untuk posisi Kepala DPMPTSP.

Menurut jadwal, proses seleksi akan berlangsung hingga akhir November 2025. 

Hasil akhirnya akan menentukan siapa saja pejabat yang memenuhi syarat dan terpilih menempati empat jabatan kepala dinas yang kosong tersebut.

“Kami harapkan akhir November 2025 sudah bisa diketahui hasilnya, sehingga posisi yang kosong segera terisi,” pungkasnya. (*)