Baru 5 Dapur SPPG di Semarang Kantongi Sertifikat SLHS, Ternyata Ini Kendala Terbesarnya!

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, dr M Abdul Hakam menyebutkan, dari total 72 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif di Kota Semarang, baru lima dapur yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Padahal, SLHS merupakan salah satu syarat utama untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan yang disajikan melalui program tersebut.

"SPPG yang sudah punya SLHS (sebelumnya) ada tiga ditambah dua, jadi ada lima."

"Kita (Semarang) masih punya PR bahwa SLHS ini sebetulnya ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh SPPG," kata Hakam kepada Tribun Jateng, Selasa (21/10/2025).

Hakam menjelaskan, tiga syarat tersebut yakni 50 persen juru masak memiliki sertifikat penjamah makanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Lalu Hasil inspeksi kesehatan lingkungan dari Puskesmas setempat dengan nilai minimal 80–85; dan terakhir Pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan, minuman, atau sumber air di lokasi dapur.

Hakam mengungkapkan dari ketiga syarat tersebut, pemeriksaan laboratorium menjadi tantangan utama yang belum banyak terpenuhi oleh dapur-dapur SPPG.

"Kalau tiga-tiganya itu atau bahkan satu saja ada yang tidak memenuhi syarat, SLHS tidak bakal keluar. Jadi seandainya dia belum punya SLHS atau SLHS yang belum terbit, nanti kalau ada kasus berarti memang ada sesuatu yang belum terpenuhi," paparnya.

Hakam mengungkapkan, pihaknya telah melakukan evaluasi kualitas makanan SPPG melalui kegiatan Piterpan (Pelayanan dan Edukasi Terpadu Pelajar Kota Semarang) yang dilaksanakan di sekolah-sekolah.

Dalam kegiatan tersebut, kata dia, tim dari Dinas Kesehatan bersama organisasi profesi dan akademisi memberikan edukasi tentang gizi, kesehatan jiwa, dan topik lainnya, sekaligus mengamati konsumsi makanan dari program makanan bergizi gratis (MBG).

Namun, evaluasi dampak langsung terhadap status gizi anak-anak penerima manfaat SPPG, seperti perubahan berat badan atau status gizi, belum bisa dilakukan secara menyeluruh karena banyak program baru berjalan dua bulan terakhir.

"Yang kita evaluasi itu adalah bagaimana sajiannya, kira-kira makanannya habis atau sisa. Itu yang sudah kita punya," terangnya.

Sementara itu, untuk ibu hamil dan balita, ia menyebut evaluasi bisa dilakukan lebih mudah karena mereka rutin datang ke Posyandu.

"Karena ibu hamil, balita setiap bulan kan datang ke Posyandu. Kalau yang anak-anak (sekolah) ini, paling tidak gurunya nge-list (mendata) tiap anak minggu ini berat badan berapa, tinggi badan berapa? Itu yang sama-sama harus kita lakukan," imbuhnya. (idy)