Banjir Kaligawe Semarang Tak Cukup Hanya Pompa, Biang Keroknya Dari Hulu Sampai Hilir

Ringkasan Berita:

• WALHI Jawa Tengah menyebut banjir menahun di Kaligawe, Semarang, disebabkan  perubahan tata ruang yang berlebihan di kawasan utara serta kerusakan parah di daerah hulu.
• WALHI mendesak pemerintah untuk meninjau ulang izin proyek ekstraktif di hulu dan memulihkan fungsi daerah aliran sungai (DAS) sebagai resapan air.
• Pemerintah Provinsi Jawa Tengah fokus pada penanganan darurat dengan memasang pompa.

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah menyebut banjir menahun yang terjadi di Kaligawe Semarang disebabkan banyak faktor. 

Penyebab itu di antaranya terjadinya perubahan lanskap tata ruang berlebihan di kawasan tersebut.

Di tengah kondisi itu, kawasan pesisir utara Semarang merupakan daerah aluvial dengan kontur tanah lunak yang mempercepat penurunan muka tanah.

Baca juga: Daftar Wilayah di Kabupaten Semarang yang Rawan Banjir dan Longsor Saat Hujan Lebat

"Berdasarkan citra satelit telah terjadi perubahan secara signifikan sejak tahun 1970an telah terjadi perubahan tata ruang secara masif di Semarang bagian utara," jelas Staf Advokasi dan Pengorganisiran Rakyat WALHI Jawa Tengah, Dera kepada Tribun dalam konferensi pers melalui zoom, Kamis (30/10/2025).

Selain perubahan landskap di daerah hilir, hal yang sama terjadi di daerah hulu.

Dera menuturkan, kerusakan daerah hulu memperparah banjir di Semarang karena limpasan air kiriman dari daerah hulu melalui Banjir Kanal Timur (BKT) dan Kali Babon.

"Kondisi irigasi, gorong-gorong, drainase sekarang sudah tidak berfungsi dengan baik karena ditutup dengan bangunan," ucapnya.

Solusi Jangka Pendek

Menurut Dera, solusi jangka pendek yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengatasi banjir Kaligawe adalah dengan memperbaiki drainase, irigasi dan gorong-gorong.  

Perbaikan itu diharapkan bisa memperlancar arus air dari hulu ke hilir.  

Sembari melakukan langkah jangka pendek itu, pemerintah perlu   meninjau ulang kebijakan perencanaan tata ruang daerah yang berkaitan dengan corak ekonomi yang ekstraktif di kawasan hulu.

Kedua, fokus penanggulangan bencana adalah dari akar dengan membatasi dan menutup berbagai macam proyek dan izin usaha yang merusak kawasan hulu.

Ketiga, menjalankan dan memulihkan fungsi kawasan hulu dan daerah aliran sungai sebagai daerah resapan dan lindung. 

Keempat membentuk kebijakan tentang kebencanaan yang berfokus kepada region, dengan melihat kesalingan hubungan satu daerah dengan daerah lain.

"Terakhir, hentikan kebijakan teknikal sebagai bagian dari mitigasi kebencanaan," ungkapnya.