PDIP Minta Maaf Gagal Makzulkan Bupati Pati Sudewo, Legowo Meski Tak Masuk Akal

TRIBUNJATENG.COM, PATI – Ketua DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali Badrudin meminta maaf kepada masyarakat atas keputusan akhir DPRD untuk tidak merekomendasikan pemakzulan Bupati Sudewo.

Sebagaimana diketahui, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Jumat (31/10/2025), hanya Fraksi PDIP yang mengusulkan pemakzulan.

Dalam rapat paripurna yang dihadiri 49 dari total 50 anggota DPRD tersebut, enam fraksi lain tidak merekomendasikan pemakzulan.

Baca juga: Hanya Fraksi PDIP yang Usulkan Pemakzulan Bupati Pati, Lainnya Minta Perbaikan Kinerja

Baca juga: Polisi Turunkan Bendera AMPB yang Dikibarkan di Alun-Alun Pati

Enam fraksi tersebut yakni Gerindra, Demokrat, PKB, PPP, Golkar, dan PKS, hanya merekomendasikan perbaikan kinerja bupati.

“Kami atas nama fraksi PDIP meminta maaf sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat Pati yang telah menunggu jalannya Hak Angket, dilalui Pansus dan hak menyatakan pendapat."

"Apapun hasilnya harus diterima karena DPRD bukan PDIP saja, ada partai-partai lain, ada 8 partai dan 7 fraksi."

"Proses sudah dilalui. Satu-satunya yang menghendaki pemakzulan hanya fraksi PDIP, tentunya atas dasar kinerja Pansus dan temuan di masyarakat,” kata Ali yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pati ini.

Dia menegaskan, PDIP berkomitmen berada di garda terdepan untuk masyarakat Pati yang menyuarakan kebenaran.

Dia tidak tahu apa yang terjadi di “injury time”, sehingga fraksi-fraksi lain tidak sejalan dengan PDIP.

“Sejarahnya, partai-partai ini sepakat dibentuknya angket atas tuntutan masyarakat, terkait kinerja Bupati. Bukan hanya diusulkan PDIP, tapi semua fraksi."

"Berjalannya waktu, masih kompak semua, tapi ketika di injury time ini, entah mengapa kami tidak tahu, tinggal PDIP yang berada di garis terdepan terkait pemakzulan Bupati Pati,” jelas Ali Badrudin.

Berhubung kekuatan PDIP di DPRD Kabupaten Pati hanya 14 dari 50 orang anggota, pemakzulan pun gagal.

“Kecuali kami punya kekuatan 34 orang, baru kami menang,” ucap dia.

Dari 14 orang anggota Fraksi PDIP, satu orang tidak menghadiri paripurna, yakni Samsi. Dia cuti lantaran ada keperluan menikahkan anaknya di Mekah, Arab Saudi.

Ali menilai, ada hal yang “tidak masuk akal”. Pansus Hak Angket beranggotakan 15 anggota DPRD, perwakilan dari tujuh fraksi.

Mereka bersepakat bahwa ada pelanggaran dan kesalahan dalam kebijakan yang diambil Bupati. Namun hanya PDIP yang akhirnya mengusulkan pemakzulan dalam rapat paripurna.

Baca juga: Magrib Tiba, Ribuan Peserta Aksi Unjuk Rasa Masih Bertahan di Alun-alun Pati

Baca juga: Alun-alun Pati Makin Dipadati Peserta Aksi Kawal Sidang Pansus Hak Angket DPRD

“Tapi teman-teman (fraksi lain) memberikan rekomendasi perbaikan, itu sah-sah saja dan harus kami terima."

"Kami pun tidak bisa melarang. Sekali lagi kami sampaikan pada masyarakat, agar Kabupaten Pati tetap kondusif, jaga bersama."

"Apapun itu hasilnya harus diterima secara legowo. Ini adalah hasil yang sah, telah diputuskan, hasil kerja sejak 13 Agustus, harus diterima lapang dada,” papar dia.

Ali berharap, di balik semua ini tetap ada hikmah yang bisa diambil. Kemudian Bupati Sudewo bisa memperbaiki kinerjanya, sehingga Pati akan lebih baik dan lebih maju.

“Bupati juga menyampaikan tanggapannya terkait usulan fraksi-fraksi. Bupati berjanji akan memperbaiki kinerjanya ke depan demi kesejahteraan masyarakat Pati,” tutur dia.

Mengenai tuduhan bahwa aksi massa yang menuntut Bupati Pati Sudewo lengser ditunggangi PDIP, Ali Badrudin kembali membantahnya.

“Silakan masyarakat berpendapat seperti itu, sah sah saja. Tetapi kami tidak pernah menunggangi atau mengintervensi massa yang kontra Bupati, clear tidak ada."

"Dibuktikan saja kalau kami ada menunggangi,” jawab Ali ketika ditanya tentang kemungkinan bahwa tuduhan itu akan semakin menguat setelah rapat paripurna ini. (*)