APBD Jateng Tahun 2026 Akan Ada Penyesuaian Setelah KUA PPAS Disepakati

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun  2026  telah disepakati Pemerintah Provinsi Jateng dan DPRD setempat pada rapat paripurna, Kamis (20/11/2025). Nota kesepakatan itu menjadi dasar  penyusunan Rancangan APBD 2026.

Ketua DPRD Jateng, Sumanto mengatakan, terdapat penyesuaian anggaran pada APBD tahun 2026. Hal itu dipengaruhi penurunan dana transfer pusat ke daerah. Namun demikian anggaran 2026 diprioritaskan sebagaimana visi misi Gubernur menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional.

“Anggaran ini jumlahnya turun dari tahun kemarin, karena dana transfer turun Rp 1,52 triliun. Kalau tahun sebelumnya Rp 24,48 triliun kalau sekarang Rp 23,16 triliun dan disetujui hari ini,” ujar Sumanto usai Paripurna.

Sumanto menyebut  penurunan dana transfer pusat ke daerah membuat pelaksanaan visi misi Gubernur tidak maksimal. Namun demikian KUA-PPAS yang disetujui hanya bersifat sementara dan akan dibahas dalam pada rancangan APBD 2026.

Baca juga: UMP dan UMSP Jateng 2026 Rencananya Ditetapkan 8 Desember 2025

Baca juga: UIN Saizu Perkuat Tata Kelola Aset 2025: Transparan, Efisien, dan Berorientasi Pengembangan Kampus

"Semuanyakan turun nanti akan dipertajam dalam pembahasan APBD 2026," imbuhnya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan penurunan dana transfer ke daerah (TKD), tidak mengubah arah program prioritas Pemprov Jateng pada  2026. Pihaknya menekankan, seluruh agenda yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tetap menjadi fokus utama.

“Program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tetap diutamakan,” kata Luthfi. 

Ia menegaskan fokus pembangunan tahun depan tetap mengarah pada ketahanan pangan.

“Fokus tahun depan adalah swasembada pangan,” tegasnya.

Pada rancangan yang disetujui, berbagai indikator ekonomi Jateng mencatatkan penguatan. Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,37 persen, naik dari tahun sebelumnya yang tercatat 4,93 persen.

Berdasarkan capaian itu, Pemprov Jateng memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran 5 persen sampai 6 % , dengan inflasi yang terjaga dengan perkiraan 1,5 % hingga 3,5 % . 

Indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan. Persentase penduduk miskin Maret 2025 turun menjadi 9,48?ri September 2024 yang sebesar 9,58 % . Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun, dari 4,78 % menjadi 4,66 % . Tren ini dinilai menjadi fondasi kuat, dalam prioritas pembangunan 2026.

Di sisi fiskal, pendapatan daerah ditargetkan naik 3,04 % menjadi Rp23,74 triliun, sementara belanja daerah direncanakan lebih efisien dengan penurunan 2,79 % . Pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp414,5 miliar, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp484,5 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp70 miliar. 
 
Pemprov juga berupaya memperkuat strategi penerimaan pendapatan asli daerah. Antara lain melalui digitalisasi pembayaran pajak, optimalisasi pajak air permukaan, peningkatan kinerja BUMD, pendayagunaan aset pemerintah dan peningkatan layanan samsat.(rtp)