Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Buka Suara Soal Kasus OTT Bupati Cilacap

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi memberikan keterangan ihwal Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Jumat (13/3/2026), kemarin.

Ahmad Luthfi menyebut, prihatin atas kejadian tersebut. Apalagi sebelumnya  sudah ada dua bupati yang ditangkap KPK yakni Bupati Pati dan Bupati Pekalongan.

Mantan Bupati Pati Sudewo ditangkap KPK dalam OTT pada Senin, 19 Januari 2026 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Sudewo ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa dan suap proyek pembangunan/pemeliharaan jalur kereta api, dengan barang bukti uang miliaran rupiah.

Bupati kedua yakni Fadia Arafiq ditangkap KPK pada Selasa dini hari, 3 Maret 2026. Fadia  ditangkap KPK dalam OTT di wilayah Semarang, Jawa Tengah, terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing di Pemkab Pekalongan.

“Saya sudah berulang kali dan menekankan pesan soal integritas," kata Ahmad Luthfi di Semarang melalui keterangan tertulisnya, Sabtu, (14/3/2/2026) malam.

Ahmad LUthfi menyebut, menghormati langkah yang dilakukan hukum yang dilakukam oleh KPK. Ia kembali mengingatkan agar kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi para bupati, walikota, para wakilnya dan ASN di Pemprov Jateng.

Ia menekankan pula, integritas harus lebih kuat dan jangan sekedar ucapan.

"Integritas itu tidak hanya dimulut tapi juga diwujudkan dalam  perbuatan," paparnya.

Ia merinci, perbuatan yang  dimaksudkan adalah tindakan yang tidak melanggar hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Tujuannya, agar birokrasi berjalan dengan bersih dan bagus.

"Clean governance dan good governance itu harus jadi nafas bupati dan wali kota termasuk ASN nya," ungkapnya.

Luthfi mengklaim tidak kurang-kurang pihaknya telah memberikan modal pencegahan bagi kepala daerah agar tidak tersandung kasus korupsi. Hal itu di antaranya kerjasama dengan KPK melalui Korsupgah (Koordinasi Supervisi dan Pencegahan) KPK untuk memberikan pengarahan pada kepala daerah hingga anggota DPRD.

Ia juga menyinggung pada peringatan Hari Korupsi Dunia 2025 lalu,  telah memperingatan kepala daerah jangan sampai melakukan penyimpangan anggaran.

"Dan, paling penting lagi adalah tak boleh melanggar hukum," bebernya.

Di sisi lain, ia sekarang memantau jalanya pemerintahan Cilacap terutama layanan mudik lebaran 2026.