Lewat Koperasi, Gubernur Ahmad Luthfi Ingin Jateng Bebas Judol dan Rentenir

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta koperasi bisa menjadi penggerak ekonomi kerakyatan.

Melalui koperasi, Luthfi ingin rakyat mandiri secara ekonomi sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terjerat rentenir atau pinjaman online (pinjol).

"Tidak ada lagi masyarakat Jawa Tengah yang terkena rentenir dan pinjol karena koperasi hidup, ini yang menjadi sasaran kami, mengembangkan ekonomi mikro melalui pembentukan koperasi," ujar Gubernur Luthfi saat menghadiri acara pengukuhan dan rapat kerja pimpinan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Tengah (Dekopinwil Jateng) di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Selasa (14/4/2026).

Merujuk data Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, terdapat 19.022 koperasi aktif dengan lebih dari 6,8 juta anggota.

Total aset koperasi mencapai Rp 60,13 triliun, dengan volume usaha Rp 43,78 triliun dan imbal hasil kepada anggota sebesar Rp 1,16 triliun, pada tahun 2025. 

Luthfi menyebut, koperasi bisa menjadi motor penggerak ekonomi rakyat kecil melalui scout market atau pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) .

Ia juga meminta kepada pada kepala daerah baik bupati dan wali kota untuk mendampingi koperasi daerahnya masing-masing terutama pengembangan usaha mikro.

Lebih lanjut, pengembangan usaha kecil akan ditangani Pemerintah Provinsi.

Baca juga: Fakta Lengkap Konflik Yai Mim dan Nurul Sahara, Ini Kronologi Awal Mula Perseteruannya

"Koperasi sebagai hub-nya (pusat) untuk melakukan scouting (kepada UMKM)," terangnya.

Ia menyebut, potensi UMKM di Jateng cukup besar yakni mencapai 4,2 juta UMKM sehingga bisa berkembang bersama koperasi.

Di satu sisi, koperasi kini juga berpotensi lebih berkembang bersama program Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih.

Di Jateng, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) terus digenjot.  

Dari total 8.523 unit, sebanyak 6.271 koperasi telah beroperasi dan 1.466 di antaranya memiliki gerai fisik.

Secara keseluruhan, sekitar 75,8 persen KDKMP sudah berjalan.

Percepatan pembentukan berbadan hukum didorong lebih awal agar koperasi desa/kelurahan bisa segera bergerak memperkuat ekonomi desa.