Anomali Geopolitik Global dan Tantangan PKB Menghadapi Pemilu 2029

Oleh: Abdul Aziz, Ketua DPC PKB Kabupaten Tegal

LANSKAP politik global hari ini menyuguhkan sebuah anomali heroik yang melampaui logika militer konvensional. Iran, sebuah negara yang selama puluhan tahun dikepung sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, hingga ancaman agresi militer oleh kekuatan adidaya Amerika Serikat dan sekutunya, nyatanya tetap berdiri tegak dan mampu bertahan.

Ketahanan Iran bukan sekadar soal kepemilikan hulu ledak, melainkan perwujudan dari apa yang disebut dalam teori politik sebagai strategic autonomy atau otonomi strategis. Iran memberikan pelajaran berharga bagi organisasi mana pun, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bahwa musuh terbesar bukanlah kekuatan eksternal yang besar, melainkan kerapuhan ideologi dan ketergantungan eksternal.

Belajar Dari Idealisme dan Kemandirian Iran

Menghadapi kontestasi 2029, PKB harus mulai menata lebih dini. Belajar dari  kemandirian dan kekuatan idealisme bangsa Iran dalam menghadapi tekanan politik global, menjadi pelajaran penting bagi PKB untuk menghadapi dinamika politik kekinian yang semakin pragmatis, transaksional, dan penuh dengan jebakan polarisasi.

​Dalam pemilu 2029 tantangan yang dihadapi partai politik di Indonesia bukan lagi sekadar soal merebut kursi, melainkan bagaimana menjaga relevansi di tengah masyarakat yang mulai jenuh dengan politik. Pragmatisme telah menjadi candu yang merusak nalar demokrasi, di mana suara rakyat seringkali dinilai dengan materi sesaat.

Dalam konteks ini, PKB perlu mengambil semangat perlawanan Iran untuk membangun kemandirian. Kemandirian ini bukan berarti menutup diri, melainkan membangun kekuatan ideologis dan kemandirian logistik politik agar tidak mudah didikte oleh kepentingan oligarki maupun arus pragmatisme yang menghalalkan segala cara.

Sebagaimana yang sering ditekankan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, bahwa politik adalah jalan ibadah dan alat perjuangan. Cak Imin pernah berpesan, "Politik adalah cara terbaik untuk menebar kemaslahatan, namun ia akan menjadi beban jika kehilangan kemandirian dan martabat." 

Pesan ini menjadi alarm bagi seluruh kader bahwa tanpa kemandirian, partai hanya akan menjadi instrumen kekuasaan tanpa ruh perjuangan.

Ideologisasi dan Politik Kehadiran​

Pilar pertama dari ketahanan ini adalah Politik Kehadiran. Dalam teori Social Contract yang dikembangkan oleh Jean-Jacques Rousseau, mandat kekuasaan hanya sah jika ia bersumber dari kehendak umum yang diwujudkan melalui kemaslahatan publik. 

Bagi PKB, politik kehadiran berarti menginstruksikan seluruh kadernya untuk tidak menjadi "politisi musim pemilu". Kader harus hadir di setiap ruang kosong kehidupan masyarakat, mulai dari sawah para petani, pasar-pasar tradisional, hingga ruang digital generasi milenial. 

Politik kehadiran adalah bentuk nyata dari pengabdian yang bersifat solutif. Saat rakyat mengalami krisis ekonomi atau ketidakadilan hukum, PKB harus hadir sebagai garda terdepan yang memberikan jalan keluar bagi kompleksitas problem masyarakat. 

Hal ini selaras dengan kaidah fikih siyasah tasharruful imam 'alar ra'iyyah manuthun bil mashlahah, bahwa kebijakan dan tindakan seorang pemimpin atau wakil rakyat harus berorientasi langsung pada kemaslahatan rakyat. Jika prinsip ini dijalankan, maka dengan sendirinya kepercayaan publik akan terbangun secara alami, dan politik pragmatis akan kehilangan taringnya di hadapan bukti nyata pengabdian.

​Namun, politik kehadiran saja tidak cukup tanpa didasari oleh pilar kedua, yaitu Ideologisasi. Ketahanan Iran melawan hegemoni Barat berakar pada ideologi yang tertanam kuat dalam sanubari rakyatnya. Bagi PKB, ideologi adalah kompas yang mencegah kader tersesat di rimba pragmatisme.  Kaderisasi tidak boleh berhenti pada seremonial rekrutmen atau pembagian kartu tanda anggota.