MBG Vs Everybody

Oleh: Nela Dwi Ulfiyatun
Mahasiswi S1 Akuntansi Universitas Harkat Negeri

SETAHUN berjalan, sejak Januari hingga Desember 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional telah mencapai pertumbuhan yang diharapkan. Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur pelaksanaan MBG telah dibangun secara bertahap di seluruh Indonesia.

Hal ini mengindikasikan, bahwa keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas anak Indonesia yang menjadi harapan terbangunnya Indonesia Emas 2045. Sejak dihadirkan, MBG telah membantu siswa dan siswi memenuhi kebutuhan gizi harian mereka.

Dampaknya terlihat dari meningkatnya kehadiran para siswa, semangat mengikuti pelajaran, serta kesejahteraan peserta didik. Berdasarkan keterangan resmi Badan Gizi Nasional (BGN), program MBG dinilai efektif dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi. Hal ini tercermin dari skor persepsi yang mencapai 4,30 dari kelompok masyarakat tersebut.

Riset yang dilakukan sepanjang tahun 2025 itu juga mencatat, MBG berdampak signifikan terhadap proses belajar. 66,4 persen murid mengaku lebih semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan gizi berbanding lurus dengan performa siswa di sekolah.

Dampak dari program ini tidak hanya dirasakan pada siswa-siswi sekolah saja, tetapi program ini meningkatkan daya beli masyarakat. Dapat dilihat dari perekrutan untuk anggota Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sehingga membantu penghasilan mereka. 

Namun, narasi keberhasilan tersebut kini dibayangi oleh sederet persoalan krusial yang memicu kritik tajam, baik dari sisi operasional maupun ekonomi. Di lapangan, lemahnya standar higienitas telah memicu krisis keamanan pangan dengan catatan hampir 2.000 korban keracunan sepanjang Januari 2026.

Termasuk insiden di Kota Tegal sendiri yang baru terjadi yaitu di SMP PIUS Kota Tegal pada 23 Februari 2026. Beberapa siswa mengalami muntah-muntah tak lama setelah mengonsumsi roti MBG yang dibagikan di sekolah dari Satuan Pelayanan setempat (puskapik.com).

Di sisi lain, kritik tajam juga datang dari aspek fiskal yang dinilai kian membebani kantong rakyat. Mulai dari dana MBG yang disinyalir mengambil dari dana APBN 2025 yang khawatirnya akan mengurangi dari mutu sekolah, hingga potensi kenaikan pajak demi menutupi defisit anggaran yang kian membengkak.

Kesenjangan yang lebar antara anggaran ratusan triliun dengan rendahnya kualitas makanan di lapangan ini akhirnya memperkuat dugaan publik bahwa program MBG telah melenceng menjadi ajang bisnis bagi kalangan elite. Alih-alih menjadi solusi gizi nasional, program ini tampak hanya menjadi skema pengalihan dana rakyat ke kantong vendor-vendor besar yang dekat dengan kekuasaan. Sementara masyarakat kecil dipaksa menanggung beban ekonomi sekaligus risiko kesehatan yang membahayakan nyawa anak-anak mereka. 

Beberapa kasus MBG yang diakibatkan oleh Mitra atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam memberikan menu yang tidak layak. Tentunya banyak juga SPPG yang patuh dan memberikan menu yang sesuai dengan aturan dan memberikan dampak yang positif kepada sekolah dan masyarakat. Dari beberapa kasus MBG yang banyak terjadi, sudah seharusnya Pemerintah lebih memperhatikan regulasi dan aturan untuk SPPG dan mitra, sehingga tidak terjadi hal yang berdampak buruk. (*)