Raihan Khawatir Kampus Cuma Jadi Alat Legitimasi Program MBG

Pandangan kritis juga disampaikan aktivis mahasiswa FISIP Undip, Raihan Argana.

Raihan menyoroti aspek penggunaan anggaran pendidikan dalam program MBG yang dinilai justru menggeser prioritas utama sektor pendidikan.

Menurut dia, program MBG merupakan janji politik Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal mendapatkan penolakan dari sebagian mahasiswa dan akademisi.

Ia menilai, keterlibatan kampus dalam pengelolaan MBG dapat digunakan sebagai alat legitimasi bahwa perguruan tinggi mendukung penuh program tersebut.

“Dengan adanya SPPG di kampus, itu bisa mereduksi pendapat mahasiswa maupun akademisi yang menolak dan dijadikan alat legitimasi bahwa perguruan tinggi menerima program MBG,” ujarnya.

Raihan juga menyinggung besarnya alokasi anggaran pendidikan yang digunakan untuk mendukung program MBG.

Menurut dia, pada tahun 2026 anggaran MBG mencapai Rp 223,56 triliun atau sekitar 29 persen dari total anggaran pendidikan nasional.

Ia menilai, dana pendidikan seharusnya lebih diprioritaskan untuk peningkatan kualitas pembelajaran, fasilitas kampus, riset, kesejahteraan tenaga pendidik, serta kebutuhan akademik lainnya.

“Dana pendidikan yang seharusnya diprioritaskan untuk kualitas pendidikan justru dialihkan untuk program yang secara substansi berada di luar fungsi utama pendidikan itu sendiri,” katanya.

Raihan berpendapat pelibatan perguruan tinggi dalam MBG merupakan upaya memperbaiki citra program agar lebih mudah diterima masyarakat melalui legitimasi akademik.

“Perguruan tinggi dijadikan basis legitimasi keilmuan untuk meredam penolakan dari masyarakat kampus itu sendiri,” ujarnya.

Peluang dan ancaman

Sementara itu, Ketua Komisariat PMII UIN Walisongo, M Yusrul Rizanul Muna, melihat wacana pengelolaan MBG di kampus memiliki dua sisi sekaligus, yakni peluang dan ancaman.

Menurut Yusrul, dari sisi positif, keberadaan SPPG dapat menjadi peluang strategis bagi perguruan tinggi untuk memperkuat kontribusi sosial sekaligus membuka ruang praktik bagi mahasiswa lintas disiplin ilmu.  

Ia mencontohkan mahasiswa dari bidang teknologi pangan, kesehatan, hingga gizi dapat terlibat langsung dalam pengelolaan program tersebut.