Raihan Khawatir Kampus Cuma Jadi Alat Legitimasi Program MBG

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Wacana pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan perguruan tinggi mulai menuai sorotan dari kalangan mahasiswa di Kota Semarang.

Sejumlah mahasiswa menilai keterlibatan kampus dalam pengelolaan program MBG tidak hanya menyangkut aspek pelayanan sosial.

Di sisi lain, hal itu juga beririsan dengan independensi akademik, orientasi perguruan tinggi, penggunaan anggaran pendidikan, hingga kesiapan infrastruktur kampus itu sendiri.

Perdebatan ini mencuat setelah sejumlah kampus mulai membuka peluang mengelola dapur MBG.

Bahkan, Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar sebelumnya telah menjadi pionir dengan mendirikan SPPG di lingkungan kampus.

Di Semarang, wacana ini turut menuai ragam respons mahasiswa.

Ada yang menilai program ini dikhawatirkan membuat kampus justru kehilangan muruah akademiknya.

Ketua Divisi Aksi dan Jaringan BEM Universitas Diponegoro, Zaky Hidayatul Wafa menilai, hadirnya SPPG di lingkungan perguruan tinggi dapat menjadi ancaman serius terhadap independensi akademik kampus.

Menurutnya, fungsi utama perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang pengembangan ilmu pengetahuan, moral, dan dialektika intelektual, bukan sekadar operator program pemerintah.

“Hadirnya SPPG di kampus merupakan bentuk penyimpangan filosofis. Fungsi utama kampus sebagai kawah candradimuka intelektual dan moral kini terancam bergeser menjadi sekadar operator program negara,” kata Zaky kepada Tribun Jateng, Minggu (10/5).

Ia menilai, persoalan muncul ketika pengelolaan SPPG tidak lagi dipahami sebagai bentuk pengabdian sosial, melainkan mulai diarahkan menjadi instrumen ekonomi bagi perguruan tinggi.

Menurut Zaky, kondisi tersebut berpotensi mengubah orientasi kampus dari ruang pendidikan menjadi bagian dari mekanisme pelaksana program negara yang sarat kepentingan politik.

“Kampus yang seharusnya menjadi ruang oposisi intelektual terhadap kebijakan yang kontroversial justru bisa berubah menjadi alat legitimasi politik,” katanya.

Ia khawatir, keberadaan SPPG di kampus akan mereduksi suara kritis mahasiswa maupun akademisi terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait pelaksanaan program MBG yang selama ini menuai pro dan kontra.

Geser prioritas