Raihan Khawatir Kampus Cuma Jadi Alat Legitimasi Program MBG

“Kalau dari UIN Walisongo ada Fakultas Psikologi dan Kesehatan yang memiliki Program Studi Gizi. Itu bisa menjadi peluang bagi mahasiswa untuk terlibat sebagai ahli gizi di masing-masing SPPG,” katanya.

Meski demikian, Yusrul mengingatkan bahwa pengelolaan MBG tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh birokrasi kampus.

Ia menilai seluruh elemen perguruan tinggi, termasuk mahasiswa, harus dilibatkan dalam pembahasan karena program tersebut menyangkut arah kebijakan kampus ke depan.

“Rencana kampus mengelola MBG harus dikaji secara kritis dan partisipatif, bukan hanya keputusan birokrasi semata,” ujarnya.

Yusrul juga menilai banyak kampus, termasuk UIN Walisongo, masih memiliki berbagai persoalan fasilitas dan tata kelola internal yang perlu dibenahi terlebih dahulu.

Ia mencontohkan persoalan tata ruang kampus, keterbatasan lahan parkir, hingga sistem manajemen internal yang dinilai belum tertata optimal.

Oleh karena itu, ia berpendapat anggaran kampus sebaiknya lebih difokuskan pada pengembangan akademik dan peningkatan fasilitas mahasiswa dibanding pengelolaan MBG.  

“Alangkah lebih baiknya anggaran diprioritaskan untuk pengembangan akademik, reward mahasiswa berprestasi, dan fasilitas kampus,” katanya.

Selain itu, Yusrul juga mempertanyakan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia kampus, jika harus terlibat langsung mengelola dapur MBG.

Menurut dia, kampus tidak boleh memaksakan diri menjalankan program besar tanpa kesiapan matang karena justru berpotensi memunculkan persoalan baru.

Ia pun mengingatkan adanya risiko komersialisasi pendidikan apabila kampus terlalu jauh masuk ke ranah bisnis pengelolaan program negara.  

“Kalau kampus mengelola MBG, ditakutkan akan mengarah pada komersialisasi pendidikan,” ujarnya.

“Yang jelas, peran mahasiswa tetap mengkritisi, mengawal, dan monitoring perkembangan isu tersebut,” tandasnya. (F Ariel Setiaputra)