Satu Truk Miliki 16 QR Code, Timbun BBM Subsidi Gunakan Modus Helikopter di Jepara

Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto menyebutkan bahwa modus seperti ini tidak mudah terdeteksi hanya melalui pengamatan visual maupun rekaman kamera pengawas.

"Kalau kami melihat kasat mata dan dari kamera CCTV, tidak ada transaksi anomali (mencurigakan). Tetapi begitu dilakukan pengecekan ulang, di dalam truk ternyata ada tangki besar," ujarnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan celah sistem dengan memanipulasi identitas kendaraan dan melakukan transaksi berulang dalam jumlah kecil yang tampak wajar.

Baca juga: Peluk Hangat Perayaan Waisak di Thekelan Semarang, Warga Lintas Agama Berkumpul Beri Ucapan

• Tanda-tanda Janggal Kematian Wanita Lansia Boyolali, Keluarga Menduga Keracunan Sate

Wahyudi menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM subsidi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. 

Dia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi.

"Masyarakat jangan takut untuk melaporkan apabila menemukan jenis-jenis truk yang mengambil BBM subsidi dan disalahgunakan," katanya.

Penyalahgunaan BBM subsidi berpotensi merugikan negara dan masyarakat.

BBM subsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat yang berhak justru dialihkan untuk kepentingan tertentu.

Anggota Komisi XII DPR RI, Jamaludin Malik menekankan pentingnya pengawasan mengingat besarnya anggaran subsidi energi yang disediakan pemerintah.

"Itu BBM subsidi akan kami awasi benar supaya tepat sasaran. Kami selalu mementingkan kepentingan rakyat dengan bukti bahwa harga BBM (subsidi) tidak dinaikkan, walaupun harga minyak dunia sudah naik semua," katanya.

Kapolres Jepara, AKBP Hadi Kristanto menyatakan, pihaknya mendukung penuh upaya pengawasan yang dilakukan BPH Migas dan siap menindaklanjuti temuan tersebut.

"Komitmen kami menyampaikan bahwa tidak akan ada hal seperti ini di Jepara, penegakan hukum yang utama," ujarnya. (*)

Sumber Kompas.com