DPRD Jepara Sesalkan Wacana Perpusda Tutup Tiap Minggu: Ironis

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Wacana efisiensi anggaran yang berdampak pada pengurangan operasional Perpusda Jepara menuai sorotan dari DPRD. 

Anggota DPRD Kabupaten Jepara, Padmono Wisnugroho menilai, rencana penutupan layanan perpustakaan pada Minggu justru merugikan masyarakat, terutama generasi muda yang membutuhkan akses literasi.

Padmono menyebut, keputusan tersebut ironis. Mengingat perpustakaan merupakan ruang penyeimbang di tengah derasnya paparan media sosial yang kerap menyajikan informasi belum terverifikasi.

Baca juga: Normalisasi Irigasi Dikebut, Bupati Jepara Turun ke Lapangan Ajak Warga Kerja Bakti

“Generasi muda, mahasiswa, dan masyarakat saat ini sangat membutuhkan penyeimbang dari terpaparnya media sosial yang kebanyakan kontennya belum tentu kebenarannya."

"Literasi itu penting karena informasi dari buku dan literatur sudah teruji,” kata Padmono kepada Tribunjateng.com, Jumat (28/11/2025).

Menurutnya, pada akhir pekan (Minggu) justru menjadi waktu ideal bagi masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan. 

Di hari libur,  para siswa memiliki waktu luang, sementara orangtua bisa mendampingi anak mereka membaca atau belajar bersama.

“Minggu itu justru hari kosong, lepas dari aktivitas harian. Orangtua pun bisa mendampingi anak-anaknya ke perpustakaan,” ucapnya.

Baca juga: Progres Sentra UMKM Taman KM Sukri Capai 40 Persen, Siap Jadi Wajah Baru Ekonomi Rakyat Jepara

Padmono meminta pemerintah daerah mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi tersebut.

Dia menegaskan, agar anggaran perpustakaan dikembalikan sehingga layanan tetap bisa dibuka setiap hari tanpa harus memangkas jam operasional.

“Anggaran dikembalikan, perpustakaan bisa tetap buka tiap hari,” tegasnya.

Tak hanya itu, dia juga mendorong dibentuknya Peraturan Daerah (Perda) Literasi sebagai payung hukum yang memastikan komitmen jangka panjang terhadap peningkatan literasi masyarakat Jepara.

Dengan adanya regulasi tersebut, Padmono berharap perpustakaan tidak lagi menjadi sasaran pemangkasan anggaran, melainkan diperkuat sebagai ruang edukasi publik yang mampu menjawab tantangan informasi di era digital. (*)