Ketua DPRD Jepara Ingatkan Pemerintah: Hilirisasi Kayu Harus Lindungi Ekosistem

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, menegaskan bahwa predikat Jepara sebagai daerah hilirisasi kayu sejatinya sudah melekat sejak lama. 

Ia menyebut Jepara dikenal dunia sebagai pusat olahan kayu berkualitas tinggi, namun kondisi saat ini bukan masa keemasan seperti era 1999 - 2011.

“Kalau sekarang ada istilah hilirisasi kayu, itu wajar disematkan kepada Jepara. Tapi kalau bicara masa keemasan, itu terjadi saat krisis moneter, ketika ekspor mebel melambung dan kurs dolar menguntungkan pelaku industri,” kata Agus kepada Tribunjateng, Minggu (30/11/2025).

Agus menyoroti kembali relevansi hilirisasi dengan larangan ekspor kayu bulat atau bahan baku setengah jadi. 

Menurutnya, regulasi pelarangan ekspor kayu gelondongan  sudah berjalan lama dan tak boleh dilemahkan.

“Bukan hanya kayu bulat, bahkan papan yang dianggap bahan baku pun ada aturannya. Jangan sampai wacana pelonggaran kembali muncul,” tegasnya.

Baca juga: Ketua DPRD Jepara Ungkap 24 Desa Gelar Pilkades 2026, Aturan Calon Tunggal Tunggu Regulasi Baru

Agus mengungkapkan saat ini pasokan kayu jati dari kawasan Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Jawa Timur terus menipis. 

Industri di Jepara kini bergantung pada pasokan dari luar Jawa, termasuk Sulawesi.

Karena itu, ia menilai larangan ekspor bahan baku adalah langkah penting untuk menjaga ketersediaan kayu bagi industri lokal.

“Kalau pun kayu dikirim ke luar negeri, itu harus sudah berupa produk jadi. Itulah hilirisasi yang sebenarnya,” ucapnya.

Ia mengingatkan bahwa negara-negara tujuan ekspor, Eropa, Amerika, Australia, dan beberapa negara Asia, telah lama memproteksi ekosistem hutan mereka. 

Mereka memilih membeli barang jadi dari negara lain demi menjaga keberlanjutan lingkungan di negara mereka.

“Bukan mereka tidak punya kayu, tapi mereka menjaga ekosistemnya.

Jangan sampai Indonesia dibiarkan menghabiskan sumber daya, sementara mereka tinggal membeli bahan baku dari kita. Itu harus dicegah,” tegas Agus.

Menurutnya, pemerintah harus memahami pola tersebut agar melindungi keberlanjutan hutan nasional. 

Produk siap pakai memiliki nilai lebih tinggi, sekaligus memastikan eksploitasi tidak membabi buta.