Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Kajen

Ketua DPRD Pekalongan Munir Tegaskan Tak Ada Anggota Dewan Terlibat Kredit Macet BPR-BKK

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, menegaskan bahwa tidak ada anggota DPRD yang terlibat kredit macet

Penulis: Indra Dwi Purnomo | Editor: muh radlis
TRIBUNJATENG/Indra Dwi Purnomo
KANTOR BPR-BKK - Suasana kantor BPR BKK Kabupaten Pekalongan. Saat ini, kredit macet membelit BPR-BKK Kabupaten Pekalongan kini mencapai Rp150 miliar. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan memastikan tetap bergerak cepat menangani persoalan ini dan menjamin simpanan para nasabah aman sesuai regulasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, menegaskan bahwa tidak ada anggota DPRD yang terlibat kredit macet di PT BPR-BKK Kabupaten Pekalongan.


Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan isu yang beredar di masyarakat terkait dugaan keterlibatan anggota dewan dalam kredit bermasalah di bank milik daerah tersebut.


Menurut Abdul Munir, berdasarkan catatan resmi yang ia miliki, tidak ada satu pun anggota DPRD yang mengajukan pinjaman ke BPR-BKK.


"Saya melihat menurut catatan resmi yang ada di saya, tidak ada yang saya tandatangani mengajukan kredit di BKK," tegasnya, Kamis (18/9/2025).


Munir menambahkan, jika ada anggota DPRD yang meminjam dana atas nama pribadi atau menggunakan nama pihak lain, hal tersebut di luar tanggung jawab lembaga.


"Kalau pribadi, atau pakai nama orang lain, saya tidak tahu. Yang jelas, secara lembaga DPRD tidak ada yang mengajukan kredit," ujarnya.


Selain menanggapi isu tersebut, Abdul Munir juga menyoroti tingginya rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) di BPR-BKK Kabupaten Pekalongan yang kini dilaporkan mencapai lebih dari 70 persen.


Sementara itu, Sekda Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar menegaskan, bahwa pihaknya terus memantau kondisi kesehatan BPR-BKK agar ke depan dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan yang tepat.


"BKK kategori memang tidak sehat, sehingga perlu upaya serius untuk memulihkan kinerjanya," tambahnya.


Ketika ditanya mengenai jumlah nasabah yang saat ini mendapatkan pendampingan hukum dari kejaksaan terkait kasus kredit macet, Yulian mengaku tidak mengetahui data tersebut secara detail.


Menariknya, saat disinggung soal rumor adanya pejabat atau anggota DPRD yang ikut tersandung kredit macet di BPR-BKK, Yulian hanya memberikan senyum tanpa memberikan keterangan lebih lanjut.


Direktur PT BPR BKK Kabupaten Pekalongan Aji Setyawan saat dihubungi Tribunjateng.com, mengatakan, bahwa saat ini masih melakukan pemeriksaan kesehatan dan belum bisa memberikan keterangan terkait hal itu.


"Maaf bos, masih cuci darah," katanya. (Dro)

Sumber: Tribun Jateng
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved