Pemkab Pekalongan Bakal Koordinasi dengan OJK Bahas Penyelamatan Bank BPR BKK

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan berencana melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna membahas langkah-langkah penyelamatan BPR-BKK Kabupaten Pekalongan yang saat ini tengah menghadapi persoalan kredit macet dengan nilai mencapai lebih dari Rp 150 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, menjelaskan bahwa pertemuan koordinasi dengan OJK dijadwalkan berlangsung Minggu ini di Kota Tegal.

"Pertemuannya mungkin Minggu ini di Tegal. Sifatnya koordinasi, bukan pemanggilan," ujar Sekda Yulian, Selasa (7/10/2025).

Baca juga: Sekda Akbar Dorong BPR BKK Kabupaten Pekalongan Tertibkan Kredit Macet, Termasuk Anggota DPRD

Baca juga: Soal Kredit Macet BPR BKK Pekalongan 150 Miliar, Akademisi : Sehat atau Tidak Harus Dilihat dari NPL

Menurutnya, Pemkab Pekalongan saat ini tengah fokus pada dua hal penting dalam upaya menstabilkan kondisi BPR BKK.

Pertama, proses seleksi komisaris dari unsur Kabupaten, dan kedua, pemutakhiran terkait Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai bagian dari langkah perbaikan kesehatan keuangan.

"Kami harus terus update terkait langkah-langkah penyelamatan BPR BKK. Termasuk mengenai CAR agar kondisi keuangannya tetap sehat," jelasnya.

Yulian menegaskan, bahwa meskipun Pemkab Pekalongan merupakan pemegang saham BPR BKK bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah daerah tidak terlibat langsung dalam urusan penagihan kredit macet.

"Soal urusan penagihan, Pemkab tidak ikut berurusan. Posisi kami sama dengan Pemprov Jateng sebagai pemilik modal," tegasnya. (Dro)