PAD Kendal 2026 Ditarget Rp800 Miliar, DPRD Desak Optimalisasi: Tidak Boleh Nyekik Rakyat

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - DPRD Kabupaten Kendal memberikan masukan khusus untuk Pemkab Kendal dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026 sebesar Rp800 miliar.

Dari target PAD tahun-tahun sebelumnya, capaian realisasi belum maksimal.

Pada 2024, target PAD Rp558,5 miliar, namun hanya tercapai Rp515 miliar atau sekira 92,16 persen.

Target PAD 2025 juga belum sepenuhnya terealisasi.

Dari target PAD Rp636,84 miliar, hanya terealisasi Rp501,92 miliar atau 78,81 persen.

Baca juga: Kondisi Manto Penjaga Gudang Gipsum Terjebak Api di Kendal, Luka Bakar di Perut dan Kaki

• Bupati Sadewo: Enakan Rp3 Juta Tinggal di Purwokerto Dibanding Rp5 Juta di Jakarta

"Perolehan PAD di Kabupaten Kendal belum ideal, masih kurangnya kepekaan PAD terhadap perekonomian daerah relatif rendah, bahkan negatif dalam beberapa tahun terakhir,"

"Jadi perlu ada strategi yang harus diperbarui PAD untuk meningkatkan ketahanannya terhadap pembangunan ekonomi lokal." kata Ketua Pansus IV DPRD Kabupaten Kendal, Mora Sandhy Purwandono, Selasa (24/2/2026).

Shandy menyetujui adanya kenaikan PAD setiap tahun. Namun target PAD yang terus naik setiap tahunnya harus melalui kajian yang matang.

"Pendapatan memang harus naik, tapi tidak boleh nyekik rakyat."

"Pada prinsipnya, tujuan harus tercapai. Intinya bagaimana jangan membebani rakyat," terangnya.

Shandy mengatakan, perolehan PAD yang tidak maksimal ini ditengarai kurangnya ketersediaan data yang akurat tentang subjek dan objek biaya, serta kapasitas SDM yang terbatas.

Dia juga menyoroti dukungan infrastruktur dan sistem administrasi yang dinilai kurang terorganisir.

"Terutama di bidang transportasi dan komunikasi, kemudian rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya kualitas pengawasan serta persoalan aksesibilitas terkait komunikasi dengan masyarakat," ungkapnya.

Politisi Partai Golkar ini merekomendasikan agar penetapan target PAD Kendal berdasarkan pada potensi pendapatan, bukan hasil perkiraan. 

"Kepada semua OPD pendapatan wajib mengalokasikan anggaran untuk kajian akademis potensi pendapatan dengan melibatkan pihak akademisi dan kalangan profesional," ujarnya.