Nasib PPPK Paruh Waktu di Kendal Imbas UU HKPD, Abdul Basir: Insya Allah Aman

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Kepala BKPSDM Kabupaten Kendal, Abdul Basir memastikan tak akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Saat ini, di Pemkab Kendal terdapat 5.206 PPPK penuh waktu dan 1.106 PPPK paruh waktu yang berharap tak terkena PHK.

"Kami sudah mengadakan rapat dan di Kendal insya Allah aman."

"Kami belum memutuskan untuk pemberhentian PPPK," katanya, Minggu (12/4/2026).

Baca juga: Sampah di Kendal Capai 437 Ton per Hari, Pemkab Bakal Ubah jadi Listrik dan BBM

• Sosok Ki Bedil, 20 Tahun Merakit Senjata dan Bahan Peledak Ilegal, Ditangkap di Bandung

• 11 WNI di Malaysia Ditangkap Terkait Perampokan Bersenjata

Abdul Basir menerangkan, kebijakan pemberhentian PPPK merupakan dampak pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. 

Hal ini telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), yang mulai berlaku paling lambat pada 2027.

Lebih lanjut, Abdul Basir menyebutkan tidak ada pemberhentian PPPK secara sepihak sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018.

Menurutnya, pemberhentian hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu seperti masa kontrak berakhir, meninggal dunia, atau mengundurkan diri.

"Serta melakukan pelanggaran disiplin berat, atau memiliki kinerja yang tidak memenuhi ketentuan," ungkapnya.

Abdul Basir pun meminta para pegawai PPPK tak perlu cemas mengenai kabar tersebut. 

"Kami harap kabar tentang pemberhentian PPPK bisa diluruskan agar tidak membuat teman-teman PPPK resah," imbuhnya.

Di sisi lain, pihaknya tak memungkiri jika porsi belanja pegawai di Lingkungan Pemkab Kendal telah mencapai 43 persen dari total APBD.

Meski demikian, Pemkab Kendal menegaskan akan melakukan konsultasi dengan pusat guna mencari solusi terbaik tanpa harus mengambil kebijakan pemberhentian PPPK.

"Kami berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas tenaga kerja sekaligus menata keuangan daerah secara berkelanjutan," tandasnya. (*)