Menteri Supratman Tekankan Pentingnya Integritas dan Transparansi Bisnis

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kementerian Hukum (Kemenkum) menyelenggarakan kegiatan What’s Up Kemenkum Campus Calls Out di Universitas Diponegoro (UNDIP) sebagai upaya meningkatkan literasi hukum dan pemahaman generasi muda terhadap regulasi bisnis, integritas, serta transparansi Beneficial Ownership (BO) di era digital, Rabu (19/11).

Bertempat di Muladi Dome, acara menghadirkan ratusan mahasiswa dan sejumlah pakar di bidang hukum dan keuangan. Tampak turut mengikuti acara Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemenkum, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo beserta Jajaran.

Kegiatan ini menjadi episode perdana program komunikasi publik Kementerian Hukum yang menyasar kalangan kampus dengan menghadirkan sejumlah narasumber istimewa. Narasumbernya antara lain Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, Prof. Paramita Prananingtyas, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, serta Gubernur Maluku Utara yang juga sebagai pebisnis, Sherly Tjoanda Laos. Para narasumber membahas berbagai aspek strategis yang perlu dipahami generasi muda dalam membangun bisnis yang sehat, berkelanjutan, dan sesuai ketentuan hukum.

Dalam paparannya, Menteri Supratman menegaskan bahwa pemahaman hukum dan integritas merupakan fondasi utama bagi generasi muda yang ingin membangun usaha.

“Peningkatan literasi hukum bagi mahasiswa adalah kebutuhan mendesak di tengah dinamika ekonomi digital,” ujar Supratman.

Ia menekankan bahwa transparansi Beneficial Ownership menjadi standar global yang wajib dipatuhi. Indonesia, melalui Kemenkum, telah memblokir sejumlah perusahaan yang tak mencantumkan penerima manfaat secara benar.

“Ini bukan hanya aturan kita sendiri, tetapi sudah menjadi kesepakatan dunia. Transparansi BO diperlukan agar usaha adik-adik nantinya lebih aman, terlindungi, dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” jelasnya.

Di hadapan mahasiswa, ia juga membagikan pengalaman pribadinya dalam membangun karier dan menekankan pentingnya integritas sebagai modal terbesar dalam dunia usaha.

“Modal paling penting adalah kejujuran. Kalau kita jujur, lembaga pembiayaan atau mitra usaha akan datang dengan sendirinya,” tegasnya.

Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, Prof. Paramita Prananingtyas menyoroti pentingnya kemampuan mahasiswa membaca peluang bisnis sekaligus memahami batas-batas hukum yang mengatur aktivitas tersebut. BO dinilai menjadi sebuah kewajiban karena memberikan banyak benefit terutama dalam peningkatan ekonomi nasional.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menegaskan bahwa kewajiban membuka struktur kepemilikan perusahaan merupakan bagian menjaga keadilan berbisnis serta dari upaya nasional mencegah pencucian uang hingga pendanaan terorisme.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, yang juga seorang pengusaha, memberikan motivasi kepada mahasiswa agar tidak ragu memulai bisnis sejak dini.

“Yang paling sulit dicari saat ini adalah orang berintegritas. Skill bisa dipelajari, tapi karakter harus dibangun,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya eksekusi, keberanian mencoba, serta memperluas jaringan pertemanan sebagai modal terbesar dalam dunia bisnis.

Acara What’s Up Kemenkum Campus Calls Out ini dapat menjadi jembatan antara pemerintah, akademisi, dan mahasiswa dalam membangun ekosistem bisnis yang lebih transparan, taat hukum, dan berintegritas. Kementerian Hukum memastikan kegiatan serupa akan dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai kampus lainnya.