Sinergi Pengawasan Notaris, Kemenkum Jateng Gelar Rapat Koordinasi

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Notaris dan Sosialisasi Perseroan Perorangan di Aula Kresna Basudewa, Senin (06/04).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin, serta Kepala Bidang Pelayanan AHU Deni Kristiawan, bersama jajaran Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Pengurus INI, serta MPD Notaris se-Jawa Tengah.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengawasan notaris serta peningkatan kualitas pelaporan di wilayah Jawa Tengah.

Dalam arahannya, Heni Susila Wardoyo menegaskan pentingnya sinergi dalam pelaksanaan pengawasan notaris.

“Pengawasan notaris harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. MPD memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam memastikan pelaksanaan tugas notaris berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya tertib pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas.

“Melalui koordinasi yang baik serta pelaporan yang tertib, kita dapat menjaga kualitas dan akuntabilitas notaris sebagai pejabat publik,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemeriksaan dan kepatuhan terhadap kewajiban notaris juga menjadi bagian penting dalam pengawasan.

“Pelaksanaan pemeriksaan protokol notaris secara berkala serta kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan, termasuk penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), menjadi bagian penting dalam menjaga profesionalitas dan integritas notaris,” tegasnya.

Sementara itu, Tjasdirin menyampaikan bahwa kepatuhan terhadap laporan bulanan menjadi bagian penting dalam sistem pengawasan notaris.

“Laporan bulanan notaris merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari pengawasan yang efektif,” ujarnya.

Adapun Deni Kristiawan menekankan pentingnya optimalisasi pelaporan dalam mendukung pengawasan.

“Optimalisasi pelaporan menjadi kunci dalam mendukung pengawasan notaris yang lebih efektif, sehingga data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan peningkatan layanan,” jelasnya.

Selain itu, kegiatan ini juga memuat sosialisasi perseroan perorangan sebagai upaya memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat melalui layanan yang semakin mudah diakses, khususnya dalam proses pendirian badan usaha secara daring.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pengawasan notaris di Jawa Tengah semakin optimal serta layanan administrasi hukum umum dapat berjalan lebih baik, transparan, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. (***)