Proyek 7.000 Lampu Jalan, DPRD Minta Pemkab Batang Dahulukan Jalan Desa

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Rencana Pemerintah Kabupaten Batang memasang sekitar 7.000 titik lampu penerangan jalan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) mendapat sorotan dari DPRD Batang.

Ketua Komisi I DPRD Batang, Kukuh Fajar Rhomadhon, meminta pemerintah daerah mengutamakan penerangan di jalan kabupaten dan desa sebelum menjalankan proyek besar tersebut.

Sorotan itu disampaikan Kukuh menyusul mulai disiapkannya proyek KPBU Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ditargetkan mempercepat pembangunan lampu jalan di seluruh wilayah Batang dalam waktu kurang dari dua tahun.

Menurut Kukuh, kebutuhan masyarakat terhadap penerangan jalan memang penting, namun pemerintah harus memastikan titik prioritas benar-benar menyentuh wilayah yang selama ini masih gelap, terutama jalan desa dan jalan kabupaten.

“Pemda harus lebih mengutamakan titik PJU di jalan kabupaten dan jalan desa,” kata Kukuh kepada Tribunjateng, Jumat (15/5/2026). 

Ia menilai proyek penerangan jalan jangan hanya berorientasi pada percepatan pembangunan skala besar, tetapi juga harus mempertimbangkan pemerataan manfaat bagi masyarakat hingga pelosok desa.

Kukuh juga meminta Pemkab Batang mengkaji ulang kebutuhan riil pemasangan lampu jalan sebelum proyek KPBU dijalankan.

Sebab hingga kini, menurutnya, data pasti kebutuhan titik PJU di Kabupaten Batang masih belum sepenuhnya jelas.

“Sampai sekarang belum ada kepastian sebenarnya kebutuhan PJU di Batang itu berapa,” ujarnya.

Selain persoalan data, DPRD juga menyoroti dampak fiskal jangka panjang dari penggunaan skema KPBU. 

Dalam pola tersebut, pemerintah daerah akan membayar biaya layanan kepada pihak swasta selama masa kerja sama sekitar 10 tahun.

Karena itu, DPRD meminta Pemkab Batang tidak terburu-buru mengambil keputusan tanpa perhitungan matang terhadap kemampuan keuangan daerah.

“Pemda harus memastikan dulu apakah penerangan jalan ini benar-benar kebutuhan yang urgent dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Kabupaten Batang,” tegasnya.

Kukuh juga mempertanyakan apakah KPBU menjadi pilihan paling tepat untuk mengatasi minimnya penerangan jalan di Batang. 

Dia meminta kajian proyek dibuka secara transparan kepada publik agar masyarakat mengetahui alasan penggunaan skema kerja sama tersebut.