Bupati Kudus Sam'ani Minta Seluruh SPPG Dilengkapi CCTV

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke-19 di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus resmi dilaunching pada, Sabtu (4/10/2025).

Artinya, masih ada 62 SPPG lagi yang harus diupayakan sebagaimana target 81 SPPG di wilayah Kabupaten Kudus untuk menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.

SPPG Tanjungrejo ini menyalurkan program MBG menyasar 26 sekolah dan pondok pesantren dengan jumlah sasaran 3.018 porsi setiap harinya.

SPPG tersebut direncanakan mulai beroperasi besok, Minggu (5/10/2025).

Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris mengatakan, hadirnya 19 SPPG di Kabupaten Kudus merupakan progres yang cukup baik menuju 81 SPPG yang ditargetkan.

Kata dia, setiap SPPG di Kabupaten Kudus diminta untuk memasang kamera pengawas atau CCTV dan internet untuk menghubungkan dengan pihak-pihak terkait.

Melalui CCTV, pemantauan bisa dilakukan secara langsung dan sewaktu-waktu oleh Polres, Kodim, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta diupayakan terhubung langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

SOP baru ini diberlakukan bagi semua SPPG yang sudah beroperasi dan yang masih dalam tahap perencanaan. Dalam rangka transparansi program MBG berlangsung, mulai dari menyiapkan bahan baku, proses memasak, hingga proses pengemasan yang termonitor terus melalui CCTV.

"Misal ada petugas yang lupa memakai sarung tangan atau masker, bisa langsung diingatkan. Ini bagian dari usaha pemantauan proses berjalannya program MBG agar sesuai SOP," terangnya.

Sam'ani menegaskan, pihaknya bersama Forkopimda telah melakukan rapat untuk menentukan SOP yang diterapkan di SPPG. CCTV dimaksudkan untuk mempermudah bentuk pengawasan terhadap SPPG.

Meski demikian, Sam'ani tetap berharap peran serta camat, kepala desa, babinsa, bhabinkamtibmas dan petugas puskesmas terdekat untuk bersama-sama ikut serta melakukan pemantauan secara langsung. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kasus keracunan dan lainnya.

"Jadi nanti pemantauannya bisa secara langsung di lokasi, juga pemantauan secara daring lewat command center," tuturnya.

Selain itu, bupati juga mengingatkan kepada kepala SPPG untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan puskesmas terdekat. Guna mengecek dan memastikan kondisi makanan, bahan baku yang digunakan, hingga proses pengemasan dan pengiriman berjalan sesuai SOP.

"Kita bersama mendukung program Presiden Prabowo dalam upaya meningkatkan gizi anak-anak generasi penerus bangsa," ujar dia.

Kepala Biro Infrastruktur dan SDA Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Eni Lestari menyampaikan, SPPG bertugas melayani penerima manfaat dari sekolah, santri pondok pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita.

Satu tujuan yang hendak dicapai adalah menyiapkan generasi emas dengan menyiapkan SDM yang unggul dan berkualitas.

Eni mengapresiasi upaya SPPG di Kudus yang saat ini terhindar dari kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi di beberapa daerah.

Dengan harapan, kerjasama antara SPPG yang sudah operasional dan yang belum terus berporses. Dalam rangka mendukung upaya pendirian SPPG terus berproses sampai akhir 2025.

"Mudah-mudahan kejadian KLB tidak terjadi di Kudus. Antisipasi harus terus dilakukan. Upaya pengecekan menu, gizi, juga kebersihan harus terus dilakukan," terangnya.

Eni menegaskan, ada satu arahan hasil rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu menginstruksikan agar setiap SPPG harus memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Untuk bisa mendapatkan hal itu, perlu tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Termasuk ada assesment penilaian terhadap kondisi dapur MBG, baik itu dari segi lingkungannya, personelnya, termasuk cara memasak yang dilakukan oleh petugas SPPG.

"Di Jateng sudah mulai jalan (proses SLHS, red) melalui Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Ketika masing-masing untuk proses SLHS-nya sudah berjalan maksimal, Insya Allah kami harapakan kasus-kasus yang ada bisa diminimalisasi," terang dia. (Sam)