Bupati Kudus Samani Intakoris: Data Sebagai Landasan dalam Menentukan Kebijakan

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus menggunakan data sebagai landasan dalam menentukan kebijakan.

Dengan begitu, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa lebih terukur dan tepat sasaran.

“Data sebagai landasan dalam kebijakan itu penting, kami tidka boleh menentukan kebijakan tanpa data,” kata Bupati Kudus Sam’ani Intakoris di Pendopo Kudus, Senin (24/11/2025).

Baca juga: Maksimalkan Pelaksanaan MBG di Kudus, Samani Konsultasi ke BGN

Dia mencontohkan data kemiskinan misalnya tersaji 6,8 persen.

Untuk itu pemerintah dalam melakukan intervensi dalam pengentasan kemiskinan mengacu pada data tersebut. 

Termasuk alokasi anggarannya juga menyesuaikan.

“Kami melakukan evaluasi karena data berubah sesuai kondisi dan situasi. Tapi data awal sangat penting dalam menentukan kebijakan,” kata Sam’ani.

Untuk itu dengan adanya rencana sensus ekonomi yang akan berlangsung pada 2026, pihaknya mendukung penuh.

Selain karena sensus tersebut termaktub sebagai program nasional, hasil dari sensus juga bakal menjadi pijakan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menentukan kebijakan intervensi ekonomi.

“Kami mendukung karena sangat penting dalam rangka melihat pertumbuhan ekonomi di Kudus termasuk sektor usaha UMKM dan sebagainya,” kata Sam’ani.

Data ekonomi yang nantinya bakal tersaji, bagi Sam’ani, merupakan cermin kondisi ekonomi di Kabupaten Kudus secara komprehensif.

Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pelaksana sensus ekonomi juga dipersilakan untuk menjalin koordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kudus.

“Bisa bekerja sama dengan Bappeda, dengan BPPKAD atau dengan DPMPTS,” kata dia.

Selama ini dalam menentukan kebijakan, kata dia, sepenuhnya berbasis data yang ada.

Termasuk upaya dalam intervensi ekonomi di Kabupaten Kudus. 

Terakhir pihaknya menyerahkan hibah bantuan modal kepada pelaku UMKM di Kudus. 

Ada sebanyak 325 pelaku UMKM di Kudus yang mendapatkan sokongan modal mulai dari Rp 2.500.000 sampai Rp 5.000.000 per orang. 

Meskipun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus paling signifikan disokong oleh industri, namun  bukan berarti pelaku usaha mikro kecil dan menengah diabaikan. Di sinilah, kata Sam’ani, peran pemerintah hadir.

Dalam perjalannya pertumbuhan ekonomi di Kudus sempat jeblok.

Terutama saat triwulan pertama dan kedua tahun ini. 

Sam’ani menyebut saat itu pertumbuhannya bahkan minus. 

Untuk itu perlu adanya penyajian data yang lengkap demi melakukan intervensi melalui kebijakan yang lebih terukur.

“Untuk triwulan saat ini ekonomi di Kudus mulai tumbuh,” kata dia.

Satu Data Satu Kata

Demi mendukung hadirnya data yang lengkap, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Kudus juga telah meluncurkan program Satu Data Satu Kata.

Program yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut merupakan komitmen dalam menghadirkan data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam praktiknya, setiap OPD harus menyajikan data yang valid dan akurat. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Revlisianto Subekti mengatakan, program tersebut bagian dari langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola data yang terpadu.

Dengan ini diharapkan semua OPD memiliki komitmen serius dalam menyajikan data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Dari data ini ketika dikelola oleh Bappeda sebagai sekretariat dan Dinas Kominfo sebagai wali data, semua pihak bisa mengaksesnya," kata Revlisianto.

Hadirnya data yang lengkap dan valid berimbas pada keterlibatan pihak eksternal atau swasta.

Misalnya saat perusahaan swasta hendak berkontribusi terhadap daerah melalui program tanggung jawab sosial mereka tidak perlu repot untuk menyalurkannya. 

Sebab sudah tersaji data lengkap dan valid.

"Kalau datanya tidak lengkap perusahaan akan ragu. Kalau datanya lengkap dan valid banyak pihak yang akan mendukung. Dari situ nanti masyarakat Kudus yang akan menerima manfaatnya," katanya.

Demi menyajikan data yang valid, perlu adanya pembaharuan data secara berkala. Tidak harus diperbarui dalam tempo waktu tertentu bulanan atau tahunan.

"Dengan begitu kapanpun masyarakat atau pemangku kepentingan bisa mengaksesnya dan datanya sesuai dengan kondisi terbaru," kata dia.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus Eko Suharto mengatakan, kerja sama antara pihaknya dengan Pemerintah Kabupaten memiliki peran sangat penting dalam penyelarasan data sektoral. 

Selama ini BPS menyediakan data statistik dasar melalui survei dan sensus.

"Namun data itu tidak cukup kalau berdiri sendiri. Statistik sektoral dikelola oleh masing-masing OPD. Melalui forum ini, Bappeda menjadi sekretariat, Kominfo sebagai wali data, BPS sebagai pembina data, dan OPD sebagai produsen data. Semua berkolaborasi supaya data yang tersedia sesuai kondisi terbaru," kata Eko.

Forum ini digelar rutin setiap tiga bulan sekali demi menjawab kebutuhan data berikut rencana pembangunan daerah. 

Baca juga: Granit Gedung A Perpusda Kudus Diganti Usai Sidak Bupati Samani, Ini Penyebabnya

Sajian data ini penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka panjang. 

Bahkan data ini juga bisa menjadi basis dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah.

"Oleh karena itu kolaborasi dan pembinaan statistik sektoral perlu terus dilaksanakan. Forum yang sudah ada sejak 2023 ini berdasarkan Perbup Satu Data tahun 2021 akan terus dikembangkan tanpa batas waktu," katanya. (*)