Sri Mulyani Turut Dicopot saat Prabowo Ganti Lima Menteri Sekaligus

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau kocok ulang besar-besaran Kabinet Merah Putih, Senin (8/9/2025).

Tidak tanggung-tanggung, Prabowo mengganti lima menteri sekaligus.

Selain itu, Prabowo juga melantik satu menteri baru. 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjadi salah satu nama yang terkena reshuffle.

Nama Sri Mulyani belakangan menjadi perbincangan seiring dengan pelbagai kebijakan keuangan yang diambilnya, terutama berkait dengan pajak. 

Menteri asal Kota Semarang itu juga terdampak demo berujung kericuhan, pada akhir Agustus lalu.

Kediaman SMI, sapaan akrabnya, dijarah orang tak bertanggung jawab, pada Minggu (31/8/2025) dini hari, menyusul aksi serupa di kediaman sejumlah anggota DPR RI.

Pada reshuffle keduanya, Senin kemarin, Prabowo mencopot Sri Mulyani dan melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu yang baru.

Purbaya sebelumnya menjabat sebagai ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sebelumnya, Prabowo melakukan perombakan atau reshuffle kabinet untuk kali pertama, pada 19 Februari 2025, atau empat bulan setelah pelantikannya sebagai Presiden.

Saat itu Prabowo mencopot Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Prabowo kemudian melantik guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Brian Yuliarto, sebagai Mendiktisaintek yang baru.

Bukan mundur

Terkait penggantian Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, enggan mengungkapkan secara rinci alasan.

Prasetyo tidak menjawab secara lugas, saat ditanya apakah pergantian Sri Mulyani karena mengundurkan diri atau dicopot.

Pasalnya, beredar rumor bahwa Sri Mulyani memang sudah sejak lama ingin mengundurkan diri dari posisi Menkeu.

Prasetyo hanya menegaskan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo.

"Bukan mundur, bukan dicopot. Bapak Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif," kata Prasetyo seusai upacara pelantikan menteri di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin.

“Maka, kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” ujarnya lagi. 

Namun, Prasetyo menyebut bahwa Prabowo memiliki banyak pertimbangan dalam melakukan reshuffle kabinet.

"Pertimbangannya banyak. Itu kan ini (hak prerogatif) presiden," katanya. 

Oleh karena itu, Prasetyo meminta agar masyarakat meyakini bahwa reshuffle dilakukan demi kepentingan bangsa.

"Pertanyaan kenapa bukan mundur atau enggak. Bismillah gitu, loh, apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden kita doakan bersama-sama. Semoga itu menjadi keputusan yang membawa kebaikan bagi kita semua," ujarnya.

Menteri baru

Selain Sri Mulyani, reshuffle kedua juga menimpa Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding, dan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi.

Belakangan nama Karding menyulut kontroversi setelah kedapatan main domino bersama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dan Azis Wellang, yang sempat disebut-sebut sebagai tersangka pembalakan liar.

Adapun Budi Arie, sering mendapatkan pemberitaan negatif terkait rumor tersangkut judi online, semasa menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

Prabowo menunjuk politikus Fraksi Golkar, Mukhtarudin, sebagai pengganti Abdul Kadir Karding.

Mukhtarudin sebelumnya merupakan anggota DPR.

Adapun untuk menggantikan Budi Arie, Prabowo menunjuk Ferry Juliantono, yang sebelumnya menjabat wakil menteri.

Selanjutnya, menteri keempat yang dilantik, yakni Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah.

Gus Irfan sebelumnya menjabat Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah (BPHU).

Sementara itu, satu wamen yang dilantik, yakni Dahnil Anzar Simanjuntak, sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Dahnil sebelumnya wakil kepala BPHU.

Evaluasi

Sebelumnya, pelantikan dan reshuffle menteri telah disampaikan oleh Mensesneg, Prasetyo Hadi. 

"Yang kedua atas berbagai pertimbangan masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden maka pada sore hari ini (Senin kemarin--Red) sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan," kata Prasetyo, Senin. 

Adapun lima Kementerian tersebut, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Budi Gunawan, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, Kementerian P2MI yang dipimpin Abdul Kadir Karding, Kementerian Koperasi yang dipimpin oleh Budi Arie Setiadi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang dipimpin oleh Dito Ariotedjo. 

Di sisi lain, kata Prasetyo, Prabowo bakal melantik Menteri Haji dan Umrah yang berubah nomenklatur dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

"Satu adalah kementerian yang baru dan lima adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat," tandas Prasetyo.

Menkopolkam

Yang menarik, hingga Senin sore, Prabowo belum menetapkan pengganti dari Budi Gunawan untuk mengisi posisi Menkopolkam.

Meski beredar kabar bahwa posisi itu bakal disatukan dengan Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin. 

"Berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menkopolkam,” kata Prasetyo. 

“Sementara waktu beliau (Prabowo—Red) akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam," sambungnya. 

Selain itu, ada Dito Ariotedjo yang dicopot dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), tetapi penggantinya juga belum diumumkan.

Prasetyo menyebut, pengganti Dito Ariotedjo sebagai Menpora belum dilantik karena calon menteri tersebut masih berada di luar kota. 

"Pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan dalam posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini (Senin sore—Red). Nanti di prosesi pelantikan yang berikutnya," imbuhnya. (Kompas.com/Tribunnews.com)