Gus Yahya Staquf Tolak Mundur dari Jabatan Ketua Umum PBNU 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf menegaskan, tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya.

Sikap itu disampaikan Gus Yahya, sapaan akrabnya, setelah munculnya Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang memintanya mundur dari posisi ketua umum PBNU.

“Saya sama sekali tidak tebersit pikiran untuk mundur karena saya mendapatkan amanat dari muktamar itu lima tahun,” ujar Gus Yahya kepada wartawan, Minggu (23/11/2025).

Gus Yahya menegaskan, komitmennya untuk menuntaskan masa jabatan sesuai amanat Muktamar NU.

“Saya mendapatkan amanat dari muktamar itu lima tahun dan akan saya jalani selama lima tahun. Insyaallah saya sanggup,” katanya.

Sebelumnya, Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar meminta, Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari posisi ketua umum organisasi tersebut.

Permintaan tersebut tertuang dalam kesimpulan Rapat Harian Syuriyah PBNU, pada Kamis (20/11/2025).

“Berdasarkan musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Ketua Rais Aam memutuskan KH Yahya Cholil Staquf mundur sebagai ketua umum PBNU,” demikian bunyi petikan risalah rapat yang ditandatangani Rais Aam PBNU, dikutip Jumat (21/11/2025). 

Dalam keputusan itu, Gus Yahya diberi waktu tiga hari untuk melepas jabatannya.

“Jika dalam tiga hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU,” demikian isi risalah tersebut.

Dalam risalah juga dijelaskan latar belakang alasan permintaan agar Gus Yahya mengundurkan diri, di antaranya terkait hadirnya akademisi asal Amerika Serikat, Peter Berkowitz, sebagai narasumber dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU).

Peter Berkowitz selama ini dianggap tokoh dalam jaringan zionisme internasional.

Hal itu dianggap melanggar nilai dan ajaran ahlussunnah wal jamaah an nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.

Alasan lain, dalam risalah juga disebutkan bahwa tata kelola keuangan di PBNU mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syariat Islam sehingga membahayakan eksistensi badan hukum PBNU.

Pertemuan

Di sisi lain, Gus Yahya menggelar pertemuan maraton dengan berbagai pihak, menyusul permintaan mundur oleh jajaran Syuriah.

Setelah mengumpulkan para ketua Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) tingkat provinsi, pada Minggu (23/11/2025) malam, Gus Yahya menggelar Silaturahim Alim Ulama di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta. 

Dari undangan yang beredar, ada 76 ulama yang diundang dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam daftar undangan, ada istri KH Abdurahman Wahid (Gus Dur), Shinta Nuriyah; mantan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj; dan mantan Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin. 

Gus Yahya membenarkan agenda tersebut.

Dia menyebut acara tersebut dalam rangka ketua umum PBNU meminta nasihat para ulama.

"Kalau dengan ulama, saya mohon doa dan mohon nasihat. Kalau beliau bertanya, saya jawab, saya akan lebih banyak diam," katanya. 

Sebelumnya, Gus Yahya menggelar pertemuan dengan para ketua PWNU di Surabaya, Minggu (23/11/2025) dini hari.

Dalam pertemuan dengan para ketua PWNU, dia mengaku hanya meluruskan pemahaman tentang dinamika organisasi yang berkembang saat ini.  

"Setelah saya sampaikan pemahaman yang utuh, saya beri kebebasan para ketua PWNU menyikapi dinamika tersebut dengan baik," ujarnya. 

Tanggapan PWNU

Ketua PWNU Jawa Tengah, KH Abdul Ghaffar Rozin, mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah menerima informasi mengenai risalah hasil rapat harian Syuriyah PBNU tersebut.

“Sudah disampaikan (ke PWNU). Sudah ada beberapa rapat,” kata Gus Rozin, pada Jumat (21/11/2025) malam. 

“Namun itu sepenuhnya ranah PBNU, bukan PWNU,” sambungnya.

Dia juga mengatakan telah menyampaikan pada semua PCNU di Jateng agar tenang, tidak perlu menyikapi ”turbulensi” ini secara berlebihan, dan semuanya agar fokus dalam kerja masing-masing.

Walaupun, harus diakui, hal ini sedikit-banyak tetap berpengaruh terhadap PCNU-PCNU.

Mewakili PWNU Jateng, Gus Rozin mengatakan bahwa pihaknya mengambil tiga sikap terkait hal ini.

Pertama, PWNU dan PCNU Jateng tidak dalam posisi memiliki wewenang untuk mendukung atau tidak mendukung keputusan atau perbedaan pendapat yang ada di PBNU.

“Kami tidak berposisi mendukung atau tidak mendukung. Kami menganggapnya ini adalah perbedaan pendapat yang sedang terjadi,” kata dia.

Kedua, pihaknya memohon kepada para pemegang otoritas, para pemegang mandat muktamar di PBNU, untuk mengusahakan suatu konsensus agar semua berjalan normal kembali.

“Mengusahakan suatu konsensus agar ada kesepakatan yang menuju kepada saling kepemahaman terhadap perkembangan NU ke depan, jangka panjang, tidak berpikir jangka pendek, apalagi muktamar tinggal setahun lagi," katanya.

"Ketiga, kalau konsensus itu tercapai, sudah disepakati, tentu dengan keterlibatan berbagai pihak, saya kira kita ada dalam posisi mendukung konsensus itu, tidak dalam konteks mendukung perbedaan paham ini, tapi mendukung konsensus itu,” sambungnya. (Kompas.com/Mazka Hauzan Naufal)