Gibran, Tiket, dan Premi Asuransi 

Oleh: Ibnu Taufik Juwariyanto, Pemimpin Redaksi Tribun Jateng

BUAH jatuh tak jauh dari pohon. Perilaku, watak, tingkah, dan polah anak tak akan jauh berbeda dari orang tuanya. 

Kalimat ini saya pilih untuk sosok pendamping Presiden Prabowo, Gibran Rakabuming Raka, dan Joko Widodo, ayahnya yang juga Presiden Ke-7 Republik Indonesia. Namun perlu saya tegaskan di awal, gambaran ini tidak untuk secara langsung menyebut bahwa Gibran dan Jokowi sama-sama bermasalah dengan pendidikannya dan lebih spesifik bermasalah dengan ijazah. Saya memilih menyamakan ini terkait dengan keduanya yang sama-sama dipermasalahkan terkait dengan pendidikannya. 

Kalimat itu tentu penting. Sebab saya ingin mengatakan bahwa saya tidak secara langsung atau ikut-ikuitan menyoal ijazah atau pendidikan mereka berdua. Saya ingin mengatakan, keduanya sama-sama oleh sejumlah pihak dipersoalkan soal ijazahnya.

Saya dan kita semua tahu, hingga saat ini Roy Suryo, dokter Tifa, dan juga Rismon terus mencuri panggung dengan menyoal tentang ijazah Joko Widodo. Seperti bola salju, apa yang disuarakan Roy Suryo dkk terus menyita perhatian publik sehingga isu terkait ijazah palsu Jokowi menyusul tudingan terkait legalitas pendidikan Gibran menyita ruang diskusi publik. 

Terakhir, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gibran Rakabuming Raka digugat Rp 125 triliun oleh seorang warga negara bernama Subhan Palal. Dengan penuh keyakinan, Subhan Palal mengatakan bahwa gugatan itu hamper pasti akan dikabulkan, sekaligus berjanji jika gugatannya dikabulkan, maka semuanya akan diberikan kepada negara. 

Poin-poin dalam gugatan ini ada empat hal. Pertama, Subhan meragukan keabsahan ijazah SMA sekaligus S1 Gibran dari Singapura. Untuk itulah Subhan menyebut bahwa ijazah tersebut tidak memenuhi syarat saat putra sulung Jokowi ini mendaftar untuk mendampingi Prabowo di kontestasi Pilpres 2024 lalu. 

Kedua, Subhan juga mempermasalahkan KPU yang meloloskan persyaratan tersebut sehingga dia juga mengikutkan KPU sebagai pihak tergugat. Ujungnya, Subhan meminta majelis hakim memutuskan bahwa posisi Gibran sebagai pendamping Prabowo dinyatakan tidak sah sekaligus meminta Gibran membayar ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp 125 triliun.

Sekali lagi, saya ingin mengatakan bahwa kita semua sebenarnya bosan untuk mengikuti kasus ini. Selain itu, malu juga rasanya memiliki pemimpin dan mantan pemimpin yang disoal terkait hal yang elementer, yaitu pendidikannya. 

Karut-marut soal ijazah Jokowi dan juga Gibran sungguh mendegradasi rasa bangga kita terhadap bangsa dan negara ini. Terlepas benar atau salah, ini sungguh memalukan.

Kenyataan ini sangat ironis, saat kita sering terlibat dalam banyak diskusi dan membicarakan soal pemimpin-pemimpin hebat yang tidak hanya jago diplomasi, tapi kebijakannya mampu menjadi magnet sekaligus mengubah peradaban dunia. 

Saya yakin, warga China sangat bangga dengan yang memiliki Xi Jinping yang sukses mensejajarkan China dengan dominasi Amerika. Saya juga yakin bangganya warga Rusia memiliki Vladimir Putin yang flamboyan.

Sejarah juga mencatat bagaimana kita pernah memiliki pemimpin hebat macam Syahrir, Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja, dan tentunya, Soekarno, Gusdur, termasuk SBY dan juga Prabowo Subianto. 

Lalu bagaimana dengan Jokowi atau Gibran? Harus saya jawab jujur, dua nama ini membutuhkan diskusi panjang untuk diakui sebagai pemimpin yang membuat bangsa ini bangga. Selain membutuhkan nalar, mendiskusikan dua nama tersebut juga harus melawan buzzer, baik yang mem-bully maupun memujanya. 

Daripada pusing mengambil kesimpulan soal ini, rasanya tak berlebihan kalau saya kembali mengingat bagaimana saya pernah diskusi dengan Rocky Gerung, yang kebetulan membicarakan soal Gibran Rakabuming Raka. Waktu itu saya lontarkan pertanyaan tentang peluang Prabowo lepas dari bayang-bayang Jokowi yang diakui memiliki peran besar mengantar Probowo ke istana.