Perbandingan Jarak Kereta Cepat Whoosh 150Km vs Land Bridge Arab Saudi 1.500Km, Tapi Anggaran Sama?

Whoosh adalah sistem kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia dan Asia Tenggara.

Kereta api ini memiliki kecepatan operasional hingga 350 km/h dan memiliki relasi Tegalluar Summarecon—Halim.

Proyek Whoosh yang mulai beroperasi 2 Oktober 2023 atau 2 tahun lalu, membentang antara Jakarta dan Bandung sejauh sekitar 142,3 km.

Jalur kereta ini melintasi empat stasiun utama: Halim (Jakarta), Karawang, Padalarang, dan Tegalluar (Bandung).

Dengan kecepatan itu, waktu tempuh Jakarta-Bandung sekitar 36-44 menit, dengan jarak antara Jakarta menuju Karawang bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 15 menit.

Rute Jakarta-Bandung biasanya memerlukan waktu tempuh sekitar 3-4 jam dengan kendaraan bermotor, tergantung kondisi lalu lintas.

Harga yang dipatok untuk menaiki kereta cepat Whoosh adalah Rp 250.000-Rp 300.000 untuk sekali perjalanan.

Kereta cepat Whoosh memiliki tiga kelas, yakni VIP dengan total 18 penumpang, kelas 1 dengan 28 penumpang, dan kelas 2 dengan 555 penumpang.

Awal Mula Proyek Whoosh

Proyek Whoosh digagas sejak era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2011, dengan Jepang sebagai mitra utama melalui JICA (Japan International Cooperation Agency).

Jepang telah melakukan studi kelayakan hingga menggelontorkan biaya sebesar 3,5 juta dollar AS, dan menawarkan pinjaman bunga rendah 0,1 persen dengan tenor 40 tahun, memakai skema Government-to-Government (G2G) dan biaya estimasi 5 hingga 6,2 miliar dollar AS.

Namun, pada 2015, Jokowi yang saat itu menjabat Presiden RI, memilih China sebagai mitra untuk membangun Whoosh.

Alasannya, China menawarkan skema Business-to-Business (B2B) tanpa jaminan APBN, berbagi teknologi lebih luas, dan pinjaman sebesar 5 miliar dollar AS  tanpa syarat ketat seperti Jepang, meski bunganya lebih tinggi, yakni 2 hingga 3,4 persen.

Selain menyebabkan Jepang marah, keputusan Jokowi beralih ke China ini dinilai kontroversial.

Ignasius Jonan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan RI menyatakan penolakan karena menganggapnya tidak menguntungkan, tapi akhirnya dipecat.