TNI-Polri Masuk Dapur MBG, Siapa Awasi Program Makan Gratis Ini?

Namun hingga awal November, baru 323 titik SPPG yang memiliki sertifikasi lengkap, artinya, ribuan dapur MBG lainnya masih dalam proses verifikasi.

“Kami pastikan semua pelaksana MBG harus bersertifikat agar tidak ada masalah kualitas pangan di kemudian hari,” ujar Luthfi.

Program MBG di Jawa Tengah memang sudah berjalan masif, menjangkau 6,3 juta penerima manfaat atau 65,44 persen dari total sasaran 9,6 juta penerima. 

Baca juga: Maksimalkan Pelaksanaan MBG di Kudus, Samani Konsultasi ke BGN

Namun, di tengah keberhasilan itu, muncul kekhawatiran soal pengawasan independen terhadap ribuan penyedia makanan di bawah program ini.

Selain masalah sertifikasi, sejumlah laporan di lapangan menyebutkan masih ada ketimpangan distribusi, menu monoton, hingga keterlambatan suplai bahan pangan di beberapa kabupaten. 

Pemprov Jateng memang telah membuka hotline 0811-2622-000 dan Call Center JNN 150945 untuk menampung aduan, namun efektivitas kanal tersebut belum teruji.

“Gratis tidak cukup. Publik ingin tahu siapa penyedia makanannya, siapa yang mengawasi, dan bagaimana dana dikelola,” ujar Djohan satu di antara warga Kota Semarang.

MBG memang jadi langkah strategis melawan stunting dan kelaparan tersembunyi. Tapi dalam skala besar seperti ini, pengawasan publik harus sebanding dengan nilai programnya. 

Dengan keterlibatan TNI-Polri di lapangan, publik berharap ada sistem kontrol ganda, dari pemerintah daerah, lembaga kesehatan, dan masyarakat sipil.

“Ini bukan sekadar soal makan gratis, tapi soal bagaimana negara memberi makan rakyatnya dengan cara yang transparan dan manusiawi,” imbuh Djohan. (*)