TNI-Polri Masuk Dapur MBG, Siapa Awasi Program Makan Gratis Ini?

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jateng kini tak hanya melibatkan pemerintah daerah dan sekolah. 

Lembaga berseragam seperti TNI dan Polri juga ikut turun tangan, bukan sekadar mengamankan, tapi mengelola langsung dapur dan distribusi makanan di sejumlah titik.

Pelibatan dua institusi ini memunculkan pertanyaan di publik, sejauh mana transparansi dan pengawasan dijamin dalam program nasional yang menyangkut gizi jutaan anak Indonesia ini?

Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Gubernur Jateng Ahmad Luthfi ke SMP Negeri 9 Salatiga, Jumat (7/11/2025), menjadi momen simbolis pelaksanaan program MBG di lapangan. 

Sebanyak 749 siswa di sekolah itu menerima manfaat program strategis nasional tersebut.

Wapres Gibran bersama Gubernur Luthfi sempat berbincang dengan siswa penerima manfaat dan meninjau dapur sekolah yang menjadi tempat pengolahan menu MBG. 

Salah satu siswi kelas VIII, Salma, mengaku senang mendapat jatah makan sehat setiap hari.

“Menunya komplit dan bergizi, ada sayur, buah, dan protein,” ujarnya.

Baca juga: Pemkab Batang Upayakan MBG sesuai  SOP, Faiz Minta Tak Abaikan Hal Sederhana

Namun, di balik keberhasilan penyediaan makanan bergizi, terselip satu catatan besar, pengawasan dan akuntabilitas lembaga pelaksana.

Berdasarkan data Pemprov Jateng per 5 November 2025, dari 3.228 titik Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang direncanakan, baru 2.267 titik terealisasi atau 70,22 persen. 

Dari jumlah itu, 22 titik dikelola Polri dan 23 dikelola TNI. Selebihnya dioperasikan oleh 2.215 mitra masyarakat, termasuk pondok pesantren dan koperasi pangan lokal.

Keterlibatan TNI dan Polri ini disebut sebagai langkah percepatan distribusi di wilayah sulit akses dan rawan logistik. 

Namun, bagi masyarakat kebijakan publik, langkah itu menimbulkan pertanyaan soal batas wewenang dan mekanisme kontrol.

“Kalau aparat keamanan ikut mengelola, siapa yang memastikan tidak terjadi tumpang tindih fungsi? Pengawasan harus terbuka dan berbasis data publik,” Dewi Pramesti, warga Kota Salatiga, Jumat (7/11).

Gubernur Luthfi menegaskan, setiap penyelenggara MBG wajib memiliki Sertifikasi Laik Higiene Kesehatan (SLHK) untuk menjamin mutu makanan.