Sinergi Kemenham RI dan DPR RI Sosialisasikan P5HAM di Kudus

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bersama DPR RI Komisi XIII menggelar kegiatan Sosialisasi Implementasi P5HAM bertema “Wujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia” di Ulam Sari Resto Kudus, Minggu (23/11/2025).

Kegiatan ini dihadiri Anggota DPR RI Komisi XIII Jamaludin Malik, Tenaga Ahli DPR RI Sulistyani, serta dua perwakilan dari Kementerian HAM, yaitu Joko Wisudawanto selaku Analis Permasalahan HAM Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah Wilayah Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nizul Mutok selaku Analis Pengaduan Masyarakat dari Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah.

Peserta kegiatan berasal dari unsur masyarakat, tokoh desa, PKK, perangkat desa, dan unsur kamtibmas di Kabupaten Kudus.

Dalam sambutannya, Joko Wisudawanto menjelaskan bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia merupakan kementerian baru hasil pemisahan struktur dari Kementerian Hukum dan HAM di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan bahwa kegiatan seperti ini merupakan bagian dari percepatan pendidikan publik tentang hak asasi manusia.

"Kami berterima kasih atas ruang kolaborasi dengan DPR RI Komisi XIII. Sosialisasi seperti ini penting agar masyarakat tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga hak dan kewajibannya dalam konteks HAM," ujarnya.

Jamaludin Malik dalam materi inti menyampaikan bahwa implementasi P5HAM merupakan kerja bersama pemerintah dan masyarakat.

"Penghormatan dan pemajuan HAM tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga budaya bersama. Edukasi berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan pemahaman HAM tumbuh dari akar rumput," katanya.

Diskusi berlangsung dinamis dan hangat.

Peserta antusias menyampaikan pertanyaan terkait isu kelompok rentan, mekanisme pengaduan HAM, serta tantangan penerapan HAM di tingkat desa.

Menutup acara, Jamaludin berharap kegiatan edukasi HAM dapat terus diperluas dan dilaksanakan secara berulang dengan melibatkan lebih banyak pihak.

"Semoga kegiatan ini tidak menjadi yang terakhir. Kita ingin memastikan nilai HAM dapat dirasakan masyarakat dan menjadi praktik nyata dalam kehidupan sosial," tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Kemenham RI dan DPR RI menegaskan komitmen untuk memperkuat pemahaman publik dan mempercepat penerapan P5HAM sebagai bagian dari pembangunan nasional berbasis martabat manusia. (***)