BPP UNIMMA Lakukan Identifikasi Perubahan Permendikbudristek 53/2023 ke Permendiktisaintek 39/2025

Bab IV – Sistem Penjaminan Mutu & Akreditasi
•    Penegasan kewajiban pengembangan SPMI (Pasal 67 ayat 1).
•    Pasal 69 dihapus.
•    Akreditasi juga menentukan tingkat mutu (Pasal 70 ayat 3).
•    Program studi wajib berstatus akreditasi (terakreditasi pertama, terakreditasi, atau unggul) untuk dapat meluluskan mahasiswa (Pasal 70 ayat 4).
•    Prinsip efisiensi dalam akreditasi ditambahkan (Pasal 71 huruf f).
•    Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT atau LAM (bukan “dan”) (Pasal 72 ayat 1).
•    Status akreditasi diperluas: terakreditasi, unggul, tidak terakreditasi (Pasal 73 ayat 4).
•    Status unggul berarti melampaui SN Dikti; kriteria ditetapkan BAN-PT (Pasal 73 ayat 6 & 8).
•    Akreditasi LAM disederhanakan menjadi berbasis pemenuhan/pelampauan SN Dikti (Pasal 74 ayat 2).
•    Instrumen akreditasi dapat dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan relevan (Pasal 75 ayat 3).
•    Status terakreditasi pertama menggantikan sementara bagi prodi/PT baru, dengan syarat minimum akreditasi yang jelas (Pasal 76 ayat 1–5).
•    Prodi/PT berstatus terakreditasi pertama wajib mengajukan akreditasi lanjutan maksimal 2 tahun setelah beroperasi (Pasal 77 ayat 1).
•    Pasal 78–81 merupakan pasal baru terkait perolehan dan perpanjangan akreditasi.

Download:
Tabel Komparasi Perubahan Permendikbudristek 53 tahun 2023 VS Permendiktisaintek 39 tahun 2025
https://muji.blog.unimma.ac.id/wp-content/uploads/sites/2/2025/09/Tabel-Komparasi-Perubahan-Permendikbudristek-53-tahun-2023-VS-Permendiktisaintek-39-tahun-2025-scan.pdf

(Laili S/***)