Guru Besar Unissula Prof Henry Indraguna Dorong Pendidikan Hukum Humanis di Perguruan Tinggi

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Usai menerima penghargaan The Best Indonesia Leader Award 2025 dari Forum Peduli Prestasi Bangsa (FPPB) beberapa hari lalu, Prof. Dr Henry Indraguna menegaskan pentingnya peran pendidikan tinggi dalam membangun karakter hukum yang berjiwa kemanusiaan.

Dalam rilisnya kepada Tribunjateng.com, Senin (27/10) pagi, guru besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang itu menilai, penghargaan tersebut bukan semata bentuk apresiasi pribadi, melainkan momentum refleksi bagi dunia pendidikan hukum di Indonesia.

Adapun penghargaan yang diperolehnya sebagai penerima penghargaan untuk kategori Penegakan Hukum dan Sosial Kemasyarakatan.

"Saya selalu percaya bahwa masa depan hukum Indonesia ditentukan oleh bagaimana kampus mendidik mahasiswa bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga beretika, berempati, dan berpihak pada keadilan," ujar Prof. Henry.

Sebagai akademisi sekaligus praktisi hukum, Prof. Henry menyoroti perlunya penguatan pendidikan hukum humanis di perguruan tinggi. Menurutnya, sistem pendidikan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada hafalan pasal dan prosedur formal, tetapi harus menumbuhkan kesadaran sosial dan tanggung jawab moral.

"Hukum itu harus hidup dalam masyarakat. Karena itu, mahasiswa hukum harus diajak memahami realitas sosial di lapangan, agar kelak mereka menjadi pembela keadilan yang benar-benar berpihak kepada rakyat," tambahnya.

Prof. Henry, yang juga menjabat sebagai Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, telah lama dikenal aktif memperjuangkan akses pendidikan hukum bagi masyarakat kecil. Melalui berbagai program sosial dan forum edukasi hukum, ia menginisiasi beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, serta bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Ia menilai, kolaborasi antara kampus dan masyarakat menjadi kunci dalam mencetak generasi sarjana hukum yang visioner dan berintegritas.

"Ketika mahasiswa turun langsung mendampingi masyarakat, mereka tidak hanya belajar hukum, tapi belajar kemanusiaan. Itulah esensi pendidikan hukum yang sejati," ujarnya.

Dalam konteks kebangsaan, Henry juga mengingatkan pentingnya menempatkan pendidikan hukum sebagai fondasi pembangunan nasional. Ia menilai, tanpa sistem hukum yang kuat dan berkeadilan, sulit bagi Indonesia mencapai visi Indonesia Emas 2045.

"Hukum yang berkeadilan tidak akan lahir dari ruang kelas yang kering moralitas. Kita butuh pendidik dan pemimpin yang bisa menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini," tegasnya.

Bagi Prof. Henry, penghargaan The Best Indonesia Leader Award 2025 hanyalah pengingat bahwa tanggung jawab pendidikan hukum masih panjang.

"Saya ingin terus berkontribusi agar pendidikan hukum Indonesia melahirkan insan yang berpikir strategis, berjiwa sosial, dan berintegritas tinggi. Sebab hukum sejati adalah hukum yang menegakkan kemanusiaan," tutupnya. (*)