Halaqoh UIN Walisongo Bahas Penguatan Pesantren, Wamenag Pastikan SK Dirjen Terbit Awal Tahun

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pesantren memiliki jejak panjang dalam sejarah kebangsaan Indonesia dan peran besar itu dinilai layak mendapat penguatan kelembagaan melalui pembentukan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pesantren. 

Gagasan tersebut dibahas dalam Halaqoh Pesantren yang diselenggarakan UIN Walisongo Semarang, Rabu (26/11/2025), dihadiri 70 pengasuh pesantren dari Kota Semarang dan sekitarnya.

Acara dibuka oleh Wakil Menteri Agama, Dr KH Romo R Muhammad Syafi’i bersama Dirjen Pendidikan Islam Prof Dr H Suyitno.

Hadir dalam kegiatan itu seperti Rektor UIN Walisongo Prof Dr Mukhsin Jamil, Kakanwil Kemenag Jateng Dr H Syaiful Mujab, serta Kasubid Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Alquran H Aziz Syaifudin.

Baca juga: KPI UIN Walisongo Ikuti Gerakan Literasi Sensor Mandiri Film “Nia” di Semarang

Baca juga: Tim Saintek UIN Walisongo Perkuat Tata Kelola lewat Kunjungan ke Empat Laboratorium Unggulan Yogya

Dalam paparannya, Wamenag Romo Syafi’i menegaskan bahwa pembentukan Dirjen Pesantren merupakan kebutuhan struktural yang mendesak. 

Selama ini, direktorat pesantren berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis), padahal fungsi pesantren jauh lebih luas.

“Pesantren itu fungsinya tiga yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Ini sudah tidak cocok kalau tetap di bawah Pendis yang fokusnya pendidikan Islam,” ujarnya.

Romo Syafi’i membeberkan fakta bahwa jumlah pesantren di Indonesia kini mencapai 42.300 lebih, sementara ekosistem pendidikan diniyah dan Alquran yang juga berada di direktorat yang sama mencapai hampir 300.000 lembaga.

“10 juta santri, 1 juta kiai. Bebannya bisa 41 juta jiwa. Tetapi dana direktorat selama ini hanya Rp1,2 triliun."

"Tidak heran publik mengira pesantren dianaktirikan, padahal masalahnya adalah struktur,” jelasnya.

Dia mengungkapkan kabar baik bahwa rencana anggaran untuk Dirjen Pesantren setelah terbentuk akan melonjak drastis menjadi sekira Rp13 triliun, lebih dari 10 kali lipat anggaran sebelumnya.

Wamenag juga menyoroti pentingnya kemandirian pesantren. Dengan dana pemerintah yang kecil, banyak pesantren bergantung pada bantuan dari berbagai pihak, termasuk dari luar negeri dan sektor swasta.

“Kami khawatir kemandirian pesantren terganggu. Ada contoh dulu, seorang tokoh yang bukan Islam membantu pesantren lalu pidato di masjid, dan para kiai mencium tangannya. Ini problem kemandirian,” tegasnya.

Secara historis, Romo Syafi’i menyebut pesantren memiliki andil besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan karakter bangsa.

“Berbicara Indonesia itu berbicara pesantren. Karena itu layak diberi penghargaan dengan meningkatkan Direktorat menjadi Dirjen,” ujarnya.

Dia juga memastikan proses pembentukan Dirjen Pesantren sudah hampir final.

“Mungkin Desember atau awal Januari sudah keluar SK-nya,” kata Wamenag.

Baca juga: Hadirkan Energi Baru, Phylosopicture UIN Walisongo Gelar Sinematurahmi di Desa Purworejo Demak

Baca juga: GenBI Komisariat UIN Walisongo Resmi Laksanakan Pelantikan dan Sertijab Pengurus GenBI tahun 2025

Wakil Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof M Mukhsin Jamil menyebut, persetujuan pendirian Dirjen Pesantren sebagai kabar bersejarah.

“Pada momentum Hari Santri, kami mendapat kabar menggembirakan bahwa Dirjen Pesantren disetujui. Ini sejarah luar biasa bagi dunia pesantren,” tuturnya.

Dia menegaskan bahwa lahirnya Dirjen Pesantren diharapkan mampu mengoptimalkan tiga peran utama pesantren: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, tantangan pesantren ke depan semakin kompleks, mulai dari komunikasi eksternal, digitalisasi, hingga penguatan kemandirian ekonomi.

“Kami berharap pengembangan kelembagaan pesantren akan lebih cepat dan berdaya guna, serta benar-benar berakar pada keinginan masyarakat,” ungkapnya.

Kasubid Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Alquran, H Aziz Syaifudin menambahkan, Halaqoh Pesantren ini menjadi langkah awal sosialisasi pendirian Dirjen Pesantren.

“Pertumbuhan pesantren yang kini mencapai 42.300 lembaga adalah lonjakan luar biasa."

"Jumlah sebesar itu membutuhkan dukungan struktur kelembagaan khusus agar tata kelolanya lebih optimal,” ujarnya. (*)