Membumikan Ekoteologi dalam Otonomi Daerah

Akibatnya, pembangunan daerah sering kehilangan makna dasarnya. Ia tidak lagi bertanya apakah pembangunan itu memperkuat daya dukung lingkungan, apakah ia melindungi kelompok rentan, atau apakah ia menjaga hak generasi yang akan datang. Pembangunan berhenti sebagai ikhtiar memuliakan hidup bersama, lalu merosot menjadi kompetisi memproduksi capaian jangka pendek.

Kuasa Lokal

Desentralisasi memberi ruang luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya. Secara teoritis, ini adalah langkah progresif. Pemerintah daerah lebih mengenal kondisi wilayahnya, lebih dekat dengan masyarakatnya, dan lebih memahami batas ekologisnya. Namun, kedekatan struktural ini sering gagal menjelma menjadi kedekatan moral.

Dalam banyak kasus, kekuasaan lokal justru berkelindan dengan kepentingan ekonomi yang mendorong eksploitasi. Relasi antara pejabat, pelaku usaha, dan jejaring politik membentuk konfigurasi yang membuat lingkungan hanya bernilai jika dapat dikapitalisasi. Maka lahirlah keputusan-keputusan yang sah secara administratif, tetapi problematik secara ekologis.

Dalam konteks ini, peringatan Leonardo Boff menemukan momentumnya. Dalam perspektifnya, krisis ekologis tidak dapat dipisahkan dari krisis sosial keduanya adalah akibat dari sistem yang sama yang menindas manusia sekaligus merusak bumi. Karena itu, pembebasan tidak cukup dimaknai sebagai pembebasan manusia, tetapi juga pembebasan bumi dari logika eksploitasi.

Otonomi daerah tanpa fondasi etik yang kuat berpotensi melahirkan apa yang dapat disebut sebagai “desentralisasi kerusakan”. Kerusakan tidak lagi terpusat, tetapi tersebar dalam berbagai kebijakan lokal yang sama-sama mengabaikan keberlanjutan.

Etika Bumi

Ekoteologi menawarkan koreksi mendasar: mengembalikan bumi ke dalam percakapan etika publik. Dalam perspektif ini, alam tidak boleh diperlakukan sebagai latar pasif bagi agenda pembangunan. Ia adalah bagian aktif dari kehidupan yang menentukan kualitas eksistensi manusia itu sendiri.

Dalam banyak kearifan lokal di Indonesia, gagasan ini sesungguhnya telah lama hidup. Ada larangan adat terhadap eksploitasi berlebihan, ada penghormatan terhadap hutan dan sungai, ada kesadaran bahwa mengambil dari alam harus disertai batas. Namun nilai-nilai ini kerap terpinggirkan oleh logika pembangunan modern yang menuntut kecepatan dan keuntungan.

Ekoteologi tidak menciptakan nilai baru. Ia justru mengartikulasikan kembali nilai-nilai lama dalam bahasa yang relevan bagi kebijakan kontemporer. Ia menuntut agar pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuan menjaga keseimbangan ekologis.

Arah Kebijakan

Membumikan ekoteologi dalam otonomi daerah berarti menerjemahkan kesadaran moral ke dalam desain kebijakan yang konkret. Lingkungan tidak boleh lagi diposisikan sebagai sektor, melainkan sebagai fondasi seluruh kebijakan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah harus melampaui indikator ekonomi semata dan memasukkan ukuran keberlanjutan yang tegas. Kebijakan perizinan harus keluar dari jebakan formalitas administratif dan berlandaskan prinsip kehati-hatian. Tidak semua yang legal itu layak, dan tidak semua yang menguntungkan itu adil.

Pada saat yang sama, partisipasi masyarakat harus dimaknai secara substantif. Warga tidak cukup dilibatkan sebagai formalitas, tetapi harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Pengetahuan lokal yang selama ini terpinggirkan justru perlu diangkat sebagai sumber kebijaksanaan ekologis.

Pendidikan bagi aparatur pemerintah daerah juga menjadi kunci. Tanpa perspektif ekologis yang memadai, kebijakan akan terus terjebak dalam logika jangka pendek. Kepekaan terhadap lingkungan harus menjadi bagian dari kapasitas dasar penyelenggara pemerintahan.