Kartini Abad 21: Keluar dari Pingitan, Masuk ke Penjara Digital

Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki peran penting sebagai sekutu aktif. Mulai dari melaporkan konten berbahaya, menolak normalisasi lelucon seksis, hingga mengedukasi generasi muda tentang etika dan keamanan digital.

Di tingkat kebijakan, negara harus memastikan penegakan hukum yang tegas dan responsif. Regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta kebijakan perlindungan kekerasan seksual perlu dioptimalkan sebagai instrumen perlindungan korban.

Selain itu, platform digital juga dituntut untuk bertanggung jawab. Sistem deteksi konten berbahaya, mekanisme pelaporan yang ramah korban, serta kerja sama lintas sektor menjadi langkah penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman.

Perjuangan Raden Ajeng Kartini belum selesai. Jika dahulu perempuan berjuang keluar dari pingitan, kini tantangannya adalah membebaskan diri dari kekerasan di ruang digital.

KBGO merupakan bentuk baru penindasan yang lebih kompleks dan tersembunyi. Namun, dengan keberanian kolektif, kesadaran publik, dan komitmen penegakan hukum, ruang digital dapat diubah menjadi ruang aman yang mendukung kebebasan berekspresi.

Kartini pernah berkata, “Barangsiapa tidak berani, dia tidak bakal menang.” Pesan ini tetap relevan hingga hari ini. Sudah saatnya perempuan Indonesia kembali bangkit, menegaskan haknya untuk bebas, aman, dan setara baik di dunia nyata maupun di ruang digital. 

Karena hanya dengan kebebasan sejati, cita-cita kemajuan bangsa dapat terwujud. Habis gelap, terbitlah terang bahkan di dunia maya. (***)