SPMI Jadi Fokus, UIN Saizu Perkuat Budaya Mutu Melalui LPM Berdampak

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto menggelar Workshop Penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Berbasis Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 di Aston Purwokerto, 22-24 April 2026.

Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi kelembagaan untuk memperbarui dokumen mutu, memperkuat siklus PPEPP, dan memastikan penjaminan mutu tidak berhenti sebagai kewajiban administratif, tetapi hadir sebagai kerja nyata yang berdampak bagi kampus.

Agenda penguatan sinergi dengan BAPPISUS RI yang semula direncanakan dalam rangkaian kegiatan, tidak terlaksana karena narasumber berhalangan hadir.

Jadi pelaksanaan workshop difokuskan pada penyusunan, pendampingan, dan finalisasi dokumen SPMI UIN Saizu.

Khususnya kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, serta formulir mutu yang selaras dengan regulasi terbaru.

Wakil Rektor I UIN Saizu Purwokerto, Prof. Suwito dalam arahannya menekankan, mutu perguruan tinggi harus dibangun melalui tata kelola yang sistematis dan dapat dibuktikan melalui dokumen, implementasi, evaluasi, serta tindak lanjut yang berkelanjutan.

Karena itu, SPMI tidak cukup hanya dipahami sebagai perangkat dokumen, tetapi harus menjadi cara kerja seluruh unit di lingkungan universitas.

Workshop ini menghadirkan Prof. Budiyono Saputro selaku Ketua LPM UIN Salatiga sekaligus Presidium Forum Jaminan Mutu PTKIN, sebagai narasumber utama.

Materi diarahkan pada penguatan kebijakan SPMI, penyusunan standar mutu, pendokumentasian manual mutu, dan teknik finalisasi perangkat mutu agar dapat diterapkan secara konsisten di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, lembaga, dan program studi.
 
Peserta kegiatan berjumlah sekitar 75 orang, terdiri atas unsur pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, LPM, LPPM, ketua program studi, tim penyusun dokumen SPMI, serta perwakilan eksternal.

Komposisi peserta tersebut menunjukkan bahwa penjaminan mutu ditempatkan sebagai kerja kolektif. 

Mutu tidak hanya menjadi urusan LPM, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dari level kebijakan hingga pelaksanaan akademik dan nonakademik.

Selama tiga hari, peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga mengikuti pendampingan teknis.

Setiap unit diarahkan untuk menelaah kembali struktur dokumen mutu, menyesuaikan rumusan standar, memperjelas indikator ketercapaian, dan menyusun instrumen yang dapat digunakan dalam pelaksanaan audit mutu internal, rapat tinjauan manajemen, serta tindak lanjut peningkatan mutu.

Penekanan utama kegiatan ini adalah transformasi dari “dokumen mutu” menuju “budaya mutu”.

Dokumen SPMI harus mampu mengarahkan perilaku organisasi, memperjelas standar layanan akademik, memperkuat akuntabilitas unit, dan menjadi dasar pengambilan keputusan.