Hari Buruh dan Hardiknas: Saat Pendidikan Dipertanyakan sebagai Ruang Emansipasi

Oleh: Prof Dr Kholid Mawardi MHum, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto

DUA peringatan yang datang berurutan Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional sering kali dirayakan tanpa jembatan makna di antara keduanya. Yang satu berbicara tentang kerja dan kesejahteraan, yang lain tentang ilmu dan pembentukan manusia.

Namun, dalam realitas sosial kita hari ini, keduanya justru bertemu dalam satu ruang yang problematik: pendidikan yang semakin diposisikan sebagai alat produksi tenaga kerja.

Ketika negara mulai merencanakan penutupan program studi yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, pertanyaan mendasar pun muncul: apakah sekolah masih menjadi ruang emansipasi, atau telah berubah menjadi pabrik manusia?

Gagasan pendidikan sebagai pembebasan pernah ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Ia memandang pendidikan sebagai proses memerdekakan manusia baik secara pikiran, sikap, maupun tindakan. 

Pendidikan bukan sekadar alat untuk mencari nafkah, tetapi jalan untuk menjadi manusia seutuhnya. Dalam kerangka ini, sekolah adalah ruang kebudayaan, tempat nilai, makna, dan kesadaran ditumbuhkan. Namun, arah kebijakan pendidikan kontemporer tampak bergerak menjauh dari cita-cita tersebut.

Ketika negara mulai menilai kelayakan program studi berdasarkan serapan pasar kerja, pendidikan perlahan direduksi menjadi instrumen ekonomi. Prodi-prodi yang tidak dianggap “produktif” secara pasar terutama di bidang humaniora, filsafat, atau kajian keislaman tertentu berpotensi ditutup atau dilebur.

Logika yang digunakan tampak sederhana: pendidikan harus relevan dengan kebutuhan industri. Namun, di balik kesederhanaan itu, tersembunyi reduksi besar terhadap makna pendidikan itu sendiri.

Dalam perspektif budaya, fenomena ini mencerminkan pergeseran dari pendidikan sebagai proses humanisasi menuju pendidikan sebagai mekanisme produksi. Sekolah tidak lagi dilihat sebagai ruang untuk membentuk kesadaran kritis, melainkan sebagai jalur distribusi tenaga kerja.

Kurikulum disusun untuk memenuhi permintaan pasar, bukan untuk menjawab kebutuhan manusia sebagai makhluk berpikir dan berbudaya. Akibatnya, peserta didik diarahkan untuk menjadi “siap pakai”, bukan “siap berpikir”.

Di sinilah Hari Buruh menemukan relevansinya. Buruh dalam sejarahnya bukan sekadar pekerja, tetapi subjek yang berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas martabatnya. Tanpa kesadaran, buruh mudah terjebak dalam sistem yang eksploitatif. 

Pendidikan seharusnya menjadi alat untuk membangun kesadaran itu. Namun, jika pendidikan sendiri tunduk pada logika pasar, maka ia berpotensi justru mereproduksi sistem yang sama: menghasilkan pekerja yang terampil tetapi tidak kritis, adaptif tetapi tidak reflektif.

Kebijakan penutupan program studi yang tidak sesuai pasar kerja juga berpotensi mempersempit keragaman intelektual bangsa. Padahal, kebudayaan yang sehat justru lahir dari keberagaman perspektif. 

Ilmu-ilmu humaniora, misalnya, mungkin tidak selalu menghasilkan pekerjaan dengan cepat, tetapi ia membentuk cara berpikir, etika, dan kepekaan sosial yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa. Menghilangkan atau memarginalkan bidang-bidang ini sama saja dengan mengikis dimensi reflektif dari masyarakat.

Lebih jauh, kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang menentukan arah pendidikan. Jika pasar menjadi penentu utama, maka pendidikan kehilangan otonominya sebagai ruang kritik. Padahal, dalam tradisi intelektual, pendidikan justru berfungsi untuk mengoreksi arah pasar dan kekuasaan, bukan sekadar mengikutinya.