Critical Literacy dan Paradox di Kalangan Digital Native

Oleh: Iin Indrayanti MPd, 
Dosen Program Studi S1 PGSD Universitas Harkat Negeri serta Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pendidikan Bahasa, Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Semarang

DIAWALI dengan pertanyaan, apakah pernah merasa sudah sangat literate hanya karena menghabiskan waktu berjam-jam menelusuri status banyak orang lewat Facebook, WhatsApp atau scrolling timeline TikTok? Sebagai generasi digital native, anak muda Indonesia memang juaranya dalam hal konsumsi konten digital. Pernyataan ini tercantum dalam riset yang dilakukan oleh Lucy Pujasari Supratman (2018) tentang penggunaan media sosial oleh digital native yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Komunikasi. Para digital native mampu menghabiskan waktu 18-19 jam atau 79 persen waktunya untuk mengakses internet hampir setiap hari.

Digital native sendiri adalah istilah untuk generasi muda yang tumbuh dan berkembang di era digital. Sejak lahir, internet telah menjadi bagian dari kehidupannya sehari-hari. Bahkan, potret saat mereka bayipun seketika menyebar di Facebook, WhatsApp, Line, Instagram, atau platform lain. Mereka terbiasa dengan dunia digital sejak usia dini. Indonesia sendiri saat ini menempati posisi keenam sebagai negara dengan pengguna internet terbanyak di kancah global. Sekitar 123 juta individu yang rutin terhubung secara online, sehingga, gaya membaca dan menulis pun secara bertahap beralih ke format digital. Namun, kemudian muncul paradoks: sekalipun para digital native ini terampil berkomentar dan update status di mana saja, mengapa peringkat literasi Indonesia pada assessment internasional seperti PISA justru konsisten berada di posisi bawah dan tertinggal jauh dibanding negara lain? Artinya, meski rajin membaca status atau caption di media sosial, tidak serta-merta menjadikan seseorang benar-benar melek secara literasi.

Masalah utamanya bukan hanya soal malas membaca. Hal yang paling penting adalah kapasitas berpikir kritis saat kita mencerna bacaan. Di zaman algoritma yang semakin superior,

membedakan antara fakta dan opini yang “dimanipulasi”, berubah menjadi kemampuan bertahan hidup. Dimana hal ini dinilai jauh lebih penting daripada sekadar bisa baca-tulis. Bagi digital native, tantangannya tidak lagi tentang bagaimana mencari informasi. Justru upaya bagaimana tidak tenggelam di tengah banjir informasi yang tak berujung. Disinilah pentingnya critical literacy sebagai pegangan. Dalam critical literacy, tidak hanya menelan raw materials, baik berbentuk teks ataupun postingan di media sosial. Dengan aktif bertanya, “Siapa penulisnya? Apa tujuannya? Apakah ada kepentingan tertentu yang disembunyikan?” Sehingga digital native ini tidak hanya menjadi penonton pasif, namun mengaktivasi logika atas misi yang tersembunyi.

Nyatanya, dalam kurun waktu lima tahun terakhir terdapat 12.547 berita bohong yang beredar luas di Indonesia (laporan Kementerian Kominfo, 2023). Angka tersebut tegas mengingatkan kita tentang nilai penting dari kemampuan literasi dan berpikir kritis, khususnya kaum muda yang menghadapi serbuan informasi. Contohnya pesan rantai di dalam grup WhatsApp acap kali memicu kepanikan atau memecah belah masyarakat. Jika kita tidak kritis, akhirnya kita hanya jadi penyebar informasi yang belum jelas kebenarannya, malah membuat situasi jadi semakin rumit. Karenanya, memiliki kebiasaan literasi kritis itu artinya berani berhenti sejenak, memastikan validitas informasi sebelum iseng menekan tombol “share”. Ini merupakan langkah yang paling tepat agar kita tidak hanya menjadi angka dalam data literasi yang rendah. Di samping itu, kita berkembang menjadi generasi yang memiliki kendali atas pemikiran sendiri.

Sayangnya, urgensi critical literacy ini seringkali terbentur “tembok tebal atau big wall” bernama kurikulum yang kurang friendly alias kaku. Di banyak sekolah di Indonesia, pembelajaran Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris masih terjebak pada pendekatan formalistik. Di sini murid atau mahasiswa seolah tidak punya pilihan dan lebih banyak aktivitas belajar untuk menghafal rumus, struktur kalimat atau tenses, namun sangat minim untuk diajak membedah konten nya. Justru hal ini mengabaikan makna dan konteks sosial. Proses dan pendekatan ini dikenal dengan istilah formalisme pendidikan.

Realita lainnya adalah aktivitas literasi yang gagal. Dimana aktivitas literasi di sekolah yang sering dianggap sebagai beban administratif belaka. Program 15 menit membaca sebelum belajar, kerap kali berakhir sebagai aktivitas mekanik tanpa refleksi mendalam. Murid membaca hanya agar bisa mengisi daftar hadir. Sedangkan di kelas Bahasa Inggris, situasinya pun tidak jauh berbeda. Fokus utama masih pada skor ujian akhir (tes sumatif), namun minim dalam peningkatan kemampuan fungsional untuk mendeteksi bias pada artikel-artikel berita atau belajar memahami propaganda tersembunyi di berbagai media.

Selain itu, disorientasi siswa menjadi sorotan berikutnya. Banyak dari mereka yang merasa bahwa pembelajaran bahasa itu membosankan karena jauh dari realitas hidup mereka. Di saat mereka mencari cara dalam membedakan antara penggunaan teknologi deepfake AI dan video asli, guru justru meminta siswa untuk lebih menghafal ragam teori atau definisi majas yang jarang dipakai. Alhasil, pendidikan bahasa sukses kehilangan relevansinya sebagai alat komunikasi dan alat berpikir bebas, malah justru berubah menjadi sekedar hafalan untuk mengejar nilai di atas kertas. Kenyataan ini didukung oleh salah satu riset oleh Ard Pariwat Imsa yang melibatkan mahasiswa Thailand dan diterbitkan oleh jurnal Helion (Scopus Q1) pada tahun 2024. Ard menemukan bahwa terdapat tiga faktor utama yang membentuk suasana belajar bahasa menjadi jenuh dan membosankan yaitu disengaging tasks, teacher-related factors, and dissatisfaction with learning environments.

Mentransformasi wajah literasi di negara kita tidak cukup hanya dengan memperpanjang jam membaca, terlebih jika hanya membaca sekilas. Kebiasaan scrolling memang jadi perhatian utama saat ini. Harus mulai berpindah dari pembaca pasif menjadi aktif. Sebelum langsung menekan tombol “share” atau berkomentar pedas, diam sesaat, “Apakah ini rasional? atau sekadar membangkitkan emosi?” Terkadang, pause sesaat sudah cukup untuk memastikan kita sepenuhnya paham dan tidak mudah terpancing.

Bagi digital native, tantangan ini menunjukkan bahwa aktivitas terus-menerus di media sosial harus berbanding lurus dengan cara berpikir yang semakin kritis. Kita harus berani melepaskan diri dari comfort zone mekanisme algoritma. Bisa dibayangkan, scrolling berjam-jam setiap hari, membaca banyak status WhatsApp atau unggahan Instagram, justru membuktikan daya tahan dan kemampuan membaca yang luas. Hanya perlu arahkan energi tersebut untuk membaca lebih detail, intensif, dan mempertajam logika. Di sini, fungsi pengajar bahasa selama pembelajaran sangat vital dalam mengatasi kesenjangan tersebut. Proses pembelajaran bahasa sudah seharusnya menghadirkan teks-teks yang real ke dalam kelas, dan menjadi bahan analisis kritis siswa.

Sebagai penutup, skor literasi yang rendah bukanlah kutukan permanen, melainkan alarm bagi semua. Jangan sampai sibuk dengan informasi tapi juga lapar makna. Masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh seberapa lincah jempol dan jari-jari menelusuri status melalui layar ponsel, melainkan seberapa tajam logika dan nalar kita dalam membedah setiap kata yang dibaca. Saatnya berubah, dengan mengalihkan energi dari sekedar "baca status" ke bacaan yang lebih berkualitas, dan mulailah menjadi pembaca yang berdaya. (*)