Kampus Swasta di Semarang Beda Sikap soal Pengelolaan Dapur MBG

Karena itu, ia lebih mendorong pengelolaan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BumDes), koperasi desa, maupun yayasan sekolah yang dinilai lebih dekat dengan masyarakat.

“Yang penting adalah janji presiden, perputaran ini memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah-daerah. BumDes, atau yayasan sekolah yang layak untuk menyelenggarakan, atau sekolah yang bagus didorong,” ujarnya.

Berbeda dengan pandangan tersebut, Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Prof Dr Suparjo, justru membuka peluang kampusnya ikut mendukung program MBG melalui pengelolaan SPPG.

Meski belum dijalankan dalam waktu dekat, Untag Semarang mengaku mulai merencanakan keterlibatan tersebut, terutama untuk sekolah binaan yayasan.

“Saat ini kita belum praktis melaksanakan. Tapi kita merencanakan ada seperti itu. Terutama untuk sekolah yang ada dalam binaan kita,” katanya.

Ia menyebut Untag Semarang memiliki sekolah SMK 17 Agustus 1945 Semarang yang dinilai potensial untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Dari sisi positif, Suparjo menilai keterlibatan perguruan tinggi merupakan bentuk kontribusi sosial kampus kepada masyarakat.

“Prinsipnya kita ingin membantu, apa pun bentuk bantuannya itu. Di antaranya MBG itu,” ujarnya.

Menurut dia, selama ini kampus juga telah menjalankan berbagai bentuk pengabdian masyarakat seperti pembinaan panti asuhan hingga pendampingan UMKM.

Karena itu, keterlibatan dalam program MBG dinilai masih sejalan dengan semangat pengabdian yang selama ini dijalankan perguruan tinggi.

Di kesempatan sebelumnya, rektor Rektor Soegijapranata Catholic University (SCU), Robertus Setiawan Aji Nugroho, mengatakan perguruan tinggi pada prinsipnya tetap menempatkan kontribusi kampus dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Menurutnya, dalam mendukung berbagai program pembangunan, termasuk pemenuhan gizi, ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kampus perlu mengambil peran sesuai diferensiasi misi, kompetensi, dan kapasitas masing-masing.

“Bentuk kontribusi tersebut dapat beragam dan tidak harus dimaknai secara seragam. Yang terpenting adalah bagaimana perguruan tinggi mampu memberi nilai tambah melalui penguatan ilmu pengetahuan, riset, inovasi, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Aji. (*)